Posted by: Hendra Siry | 11 February, 2011

Menoleh ke Laut Sebagai Basis Ekonomi yang Terintegrasi: Wakil Presiden Boediono membuka seminar kedua HUT FEUI ke-60

Foto

Wakil Presiden Boediono bersama Guru Besar FE UI Prof. Subroto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. (Foto : Puastono)

Jakarta. Ada yang berbeda suasana pagi di lobby hotel Darmawangsa, Selasa, 8 Februari 201. Banyak ekonom dari berbagai kalangan berkumpul, dari yang senior seperti Emil Salim hingga junior yang diwakili  Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI) Firmanzah. Mereka hadir untuk mengikuti seminar kedua yang merupakan rangkaian dari lima seminar guna memperingati Ulang Tahun FE UI ke-60. Seminar kali ini bertemakan Dari Laut Kita Jaya: Membangun Ekonomi Berbasis Kelautan.

Seminar pertama mengenai globalisasi dan dampaknya pada perekonomian kita telah dilaksanakan pada bulan November 2010, seminar ketiga akan mendiskusikan tentang kemiskinan dan bagaimana pengentasannya. Seminar keempat memilih topik governance di Indonesia, dan seminar kelima yang juga merupakan seminar penutup memilih tema bagaimana meningkatkan daya saing BUMN. “Rangkaian lima seminar ini menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemangku kebijakan sebagai sumbangsih kami dari FE UI dalam rangka ulang tahun ke-60,” ujar Dekan FE UI Firmanzah.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Widodo AS, Guru Besar FE UI Subroto, Ketua Ikatan Alumni FE UI Muliaman Hadad. Tampak juga beberapa alumni FE UI seperti Sri Edi Swasono, Miranda Gultom, Anwar Nasution, dan juga pejabat eselon I dari Kementerian/ Lembaga, dan alumni FE UI lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyampaikan, paradigma pembangunan yang selama ini berorientasi pada daratan memang harus berubah menjadi pembangunan yang berorientasi pada kelautan.”Ini memerlukan pemikiran yang matang dan penjabaran langkah yang benar,” ucap Wapres. Sejarah menunjukkan bahwa konsepsi negara kepulauan telah diterima dunia. Dimulai dengan Deklarasi Djuanda yang menjelaskan wawasan Nusantara sebagai konsep kesatuan yang utuh wilayah Indonesia termasuk laut, yang dicetuskan pada 13 Desember 1957.

Walaupun pada awal dideklarasikan belum diakui, tetapi setelah melalui perjuangan yang panjang, Deklarasi Djuanda diterima sebagai United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1982. “Intinya konsep wawasan Nusantara diterima dunia dan harus kita beri substansi yang nyata sehingga memberi manfaat bagi bangsa kita,” tegas Wapres.

Hal lain yang menguatkan bahwa pembangunan harus berorientasi pada laut ditunjukkan dengan luas wilayah negara kita terdiri dari perairan sebanyak 75%, dan daratan hanya 25%. Indonesia memang negara yang unik. Inilah yang harus menjadi titik tolak paradigma membangun negara in. Fakta lain adalah panjang garis pantai Indnoesia mencapai 54 ribu kilometer, sedangkan keliling bumi hanya 40 ribu kilometer. Artinya, Indonesia adalah negara bahari dengan jumlah penduduk di kawasan pesisir yang sayang besar.

Berbicara soal laut juga tak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai konsep kesatuan politik, sangat penting bagi kita untuk memandang NKRI sebagai eksatuan ekonomi yang tak terpisahkan. Maka, tantangan kita adalah bagaimana membangun hubungan antar pulau yang sangat erat. “Kalau kita menginginkan suatu kesatuan ekonomi, maka hubungan antar pulau harus menjadi prioritas yang utama,” ujar Wapres.

Harus diakui, sangatlah mudah untuk mengintegrasikan ekonomi dalam negeri dengan dunia. Bahkan, menghubungkan beberapa wilayah di Indonesia dengan negara lain yang sangat dekat jaraknya bukanlah perkara sulit. Tetapi, tidak mudah mewujudkan Wawasan Nusantara sebagaimana Deklarasi Djuanda dalam aspek kesatuan ekonomi yang utuh. Prioritas utama harus diberikan kepada interkoneksi konektivitas antara bagian-bagian dari ekonomi kita yang terdiri dari pulau-pulau.

Salah satu caranya, pembangunan konektivtas ini bisa dimulai dengan membangun titik-titik pertumbuhan yang tersebar, tidak hanya berkonsentrasi pada satu atau dua titik. “Inilah yang menjadi embrio atau benih hubungan konektivitas antar pulau,” ujar Wapres. Setelah titik-titik pertumbuhan tercipta, langkah selanjutnya adalah membangun konektivitas antar titik-titik itu. Akhirnya tercipta negara yang ekonominya menyatu.

Wapres mengingatkan bahwa membangun  ekonomi berbasis kelautan tidaklah semata hanya untuk menyatukan ekonomi nasional, tetapi juga harus dapat memberi wadah untuk mengentaskan kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan tidak hanya di daratan, banyak sekali komunitas-komunitas nelayan yang tersebar di seluruh tanah air ini yang masih miskin. Untuk itulah konektivitas juga harus mengaitkan komunitas-komunitas nelayan yang tersebar di seluruh Nusantara dengan proses pembangunan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Banyak potensi kelautan yang dapat menjadi titik pertumbuhan. Misalnya, perikanan, rumput laut, garam mineral, dan juga energi. Semua potensi itu dapat kita eksploitasi guna menyatukan ekonomi nasional kita.

Tidak hanya potensi ekonomi yang ada di laut. Ada juga peran penting sebagai penyeimbang lingkungan. “Saya teringat pandangan Pak Habibie yang mengatakan bahwa Indonesia adalah the biggest maritime continent di dunia,” ujar Wapres. Konsep benua laut memiilki peran yang sangat unik terhadap keseimbangan iklim dan lingkungan global. (Bey Machmuddin).

Sumber: Situs Wapres RI


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: