Posted by: Hendra Siry | 24 October, 2010

JK, Fadel dan Politik Kelautan

Sumber: Daeng Nuntung @ Tribun Timur

Fadel menyalami JK (sumber: matanews.com)

 

Sosoknya mungil, lincah dan cepat mengambil keputusan, sementara yang kedua, tinggi, necis, ganteng kata orang-orang. Yang pertama dikenal berani dan tegas bersikap. Dia pasang badan sebagai penantang SBY di Pemilu 2009 setelah membaca situasi pemerintahan yang semakin tidak sensitif krisis. Yang kedua, menyimpang dari kebijakan Partai yang telah membesarkannya dengan membelot ke kubu SBY yang disokong Partai Demokrat.  Keduanya, JK yang saat itu ketua DPP Golkar Pusat dan Fadel Muhammad, mantan Gubernur sekaligus ketua Partai Golkar Propinsi Gorontalo.

Jauh sebelum maju ke pentas pemilihan Capres 2009-2014, JK mencium gejala tidak beres di tubuh partainya, beberapa figur sentral diberitakan telah menggalang kesepakatan untuk sepaket partai lain, Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono maupun Akbar Tanjung, walau tak jua terbukti. Polemik dan kritik pun berkembang. Golkar tidak solid. Niat JK jadi pilar demokrasi dengan menantang incumbent berbuah minim dukungan karena polarisasi sikap itu.

SBY menang Pemilu, JK sayonara ke panggung politik. Fadel melenggang ke kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Setelah dilantik, Fadel mengatakan karena cetak biru Kelautan telah tersedia maka dia hanya mengisi dan mengembangkannya. Padahal sebelumnya, kiprah Freddy Numberi di ranah Kelautan gagal mengundang decak kagum. Yang tergambar adalah kasus jual beli pasir di Sumatera, aktifitas perikanan illegal yang semakin massif, reklamasi pantai yang semakin menggila serta beragam kisruh pengelolaan sumberdaya laut yang semakin ekstrim.

Di akar rumput, kondisi  sosial ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Nelayan dan masyarakat pesisir semakin terpinggirkan.  Kemiskinan struktural dan relatif semakin kasat mata, hal ini diperparah semakin bertambahnya populasi penduduk di pesisir sementara daya dukung sumberdaya semakin menciut. Sangat minim kreasi untuk melepaskan belitan kemiskinan pada lapisan masyarakat pesisir tersebut.

Sakit hati pemangku kepentingan semakin terasa saat terdengar kabar bahwa ratusan Milyar telah digelontorkan untuk kegiatan yang tidak substantif seperti studi banding, promo dan bursa wisata laut, serta ragam kegiatan seremonial belaka. Terasa ada inkonsistensi atas apa yang menjadi komitmen awal tentang visi misi pembangunan Kelautan nasional seperti yang dimaklumatkan Pemerintahan SBY saat “fit and proper test” bagi calon menterinya.

Politik dagang sapi, menjelang pemilihan presiden tahun 2009 seperti yang disampaikan JK rupanya berimbas hingga kini. Kursi beberapa menteri diisi oleh penjabat yang dianggap tidak kapabel dan buat blunder. Pilihan politik yang tidak mempertimbangkan kompetensi, pengalaman dan daya kritis mereka pada bidang pekerjaannya berdampak pada manajemen Departemen atau Kementerian yang tidak efektif. Tentu saja berbeda jika misalnya seorang Fadel yang punya pengalaman mengelola pertanian jagung, yang sifatnya statis, padat karya dan jauh dari riak kepentingan saat mengelola laut yang saban waktu selalu berubah dan membutuhkan terobosan tajam dan efektif.

Jika Fadel masih menganggap laut sebagai ladang bisnis, sebagaimana pengalamannya mengembangkan jagung di Gorontalo tentu salah alamat. Laut atau Kelautan adalah manifestasi dinamika politik nasional, di sana, issu perbatasan, kemiskinan, disparitas pembangunan, kerentanan sosial menjadi tarik menarik dan harus dimediasi dengan tepat. Mestinya, jika Fadel memahami situasi ini maka upaya desentralisasi pengelolaan sumberdaya kelautan menjadi mainstream kebijakannya. Apa yang dilakukan selama setahun ini lebih ditekankan pada penatalaksanaan administrasi terpusat dan tidak substantif menjawab persoalan Kelautan nasional.

Situasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari sumirnya perencanaan Kelautan dan Perikanan yang bernuansa eksploitatif dan tidak mengakar. Dokumen perencanaan KKP (dulu DKP) yang tertuang dalam rumusan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 disebutkan visi KKP menjadikan “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” dengan menempatkan Revolusi Biru dan Gerakan Nasional Minapolitan sebagai program unggulan dan didukung oleh 3 program utama serta 4 program pendukung. Rancangan ini melempem.

Rasanya membaca statemen itu seperti membayangkan “Gerakan Produksi Jagung”. Persis copy-paste gebrakan Fadel saat masih menjabat Gubernur Gorontalo. Apa yang diharapkan dari gebrakan itu jelas sangat dipengaruhi cara pandang yang sempit bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut lekat dengan eksistensi KKP. Jadi jangan heran jika berkasus batas laut dengan Malaysia pun kita selalu keok.

***

Rumor berseliweran, media mewartakan. Gonjang ganjing reshuffle kabinet merebak. Fadel menurut berita itu adalah salahsatu yang disasar. Satu tahun lalu Fadel Muhammad sumringah saat dipuji SBY sebagai salah satu anggota kabinet baru dan diproyeksikan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada lima permintaan SBY kepada Fadel, yaitu memperhatikan sumber daya alam, perhatian kepada masyarakat daerah terpencil di pesisir termasuk nelayan, menjaga keutuhan bangsa serta meningkatkan pendapatan rakyat.

Apakah karena lambannya pengelolaan wilayah perbatasan atau tidak mampunya mewujudkan harapan Presiden sehingga Fadel salah satu yang mesti digusur? Walau banyak pihak membantah adanya reshuffle itu, rasanya ada beberapa fakta yang layak dicermati.

Setahun menjabat, Fadel dianggap tidak becus. Beberapa pihak menganggap Fadel lempar batu sembunyi tangan soal kisruh perbatasan dengan Malaysia, karena tidak melakukan kordinasi dengan Angkatan Laut saat anak buahnya ditangkap polisi Malaysia. Catatan bahwa pihak DKP menyerahkan barang bukti ke Malaysia dan tidak menempuh upaya penegakan hukum territorial Indonesia merupakan cacat administrasi di Departemen yang dipimpinnya.

Sebagaimana diketahui bahwa lokus kejadian di wilayah teritorial Indonesia sehingga yang berlaku seharusnya adalah UU Perikanan Indonesia. Warga melihat bahwa tidak ada konsistensi dalam penegakan hukum Indonesia di wilayah laut. Cara-cara elite DKP memposisikan diri terhadap ditangkapnya tiga aparat mereka layak dikritik. Jika membaca kronoligis kasus ditangkapnya tiga aparat DKP Kepri oleh Polisi Malaysia pada Jumat, 13 Agustus 2010 maka di situ yang mengemuka adalah ketidaksiapan personil dan unit DKP mengemban tugasnya. Dua orang mengamankan tujuh nelayan Malaysia dalam kapal DKP. Dalam perjalanan menuju markas Polair Polda Kepri, iring-iringan dihadang oleh Polisi Malaysia yang meminta agar tujuh nelayan itu dibebaskan. Ketiga staf itu tentu keder, karena mereka tidak berdaya, tidak siap dengan situasi genting tersebut.

Pukulan telak itu nyaris memancing konflik berkepanjangan antar dua negara. Pemerintahan SBY dianggap ompong atas perilaku arogan Malaysia. Tapi pembelajaran yang paling jelas dari kasus ini adalah betapa rentannya pengelolaan sektor kelautan kita dan betapa tidak pekanya para pemimpin pada situasi tersebut. Untuk urusan yang sangat penting seperti ini, kita masih kecolongan. Yang lebih tidak sensitif krisis adalah, semakin menjamurnya kegiatan berbiaya besar seperti Sail Bunaken, Sail Banda yang melecut pundi-pundi negara.

Ada empat catatan terkait kinerja Fadel dalam memimpin departemen strategis ini: Satu, lekatnya paradigma sepihak bahwa eksploitasi kelautan merupakan pemicu gerakan pembangunan Kelautan nasional, penggunaan kata “produksi” sarat tendensi menguras sumberdaya laut. Padahal, rejim pengelolaan sumberdaya kelautan yang mahsyur di seluruh dunia adalah pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Ada keseimbangan. Kedua, belum adanya dukungan komprehensif bagi aparat garis depan dalam mengawal pemanfaatan sumberdaya kelautan, itulah mengapa setiap ada kasus perbatasan laut antarnegara kita selalu keok. Ada pembiaran atas ketidakberdayaan aparat garis depan (incapacity).

Ketiga, gaya kepemimpinan di KKP masih berpola pendekatan sektor sehingga menempatkan fungsi strategis Kelautan sebagai medium sosial-budaya-politik-pertahanan di urutan buncit. Keempat, Fadel gagal menjabarkan harapan SBY untuk memastikan kesejahteraan rakyat bagi masyarakat pesisir dan kepulauan dengan kerja praktis selama satu tahun terakhir, semisal gagal merayu perbankan untuk menggerakkan sektor ril di bidang kelautan

Kisruh sistemik sektor Kelautan sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan nyaris tak kerkendali.dan semakin mengkhawatirkan. Ekspektasi yang disematkan pada sosok Fadel Muhammad, pengusaha sekaligus politisi asal Golkar yang menyandang puluhan penghargaan pembangunan kelahiran Ternate ini berujung ragu. Jaring politiknya yang masih berlabel Golkar nampaknya tidak berhasil menangkap pesan pemerintahan SBY dalam mengelola nilai strategis kelautan di Indonesia.

Alih-alih mendorong penguatan sumberdaya manusia di Kementeriannya, dia malah menyetujui penyerahan wewenang pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut kepada Angkatan Laut sepenuhnya pada tahun 2011.

Makassar, 06 Oktober, 2010


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: