Posted by: Hendra Siry | 12 October, 2010

Sisi Lain Istana, Kuntoro dan Menjaga Hutan Indonesia

Di belakang gedung Binagraha, Jalan Veteran, Jakarta, ada kawasan yang termasuk dalam kompleks Istana Kepresidenan. Antara bagian belakang Binagraha dan kawasan itu berbatas pagar tembok. Di kawasan itu Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto berkantor. Di tempat itu, Kamis (7/10), pria kelahiran Purwokerto, 14 Juli 1947, ini berbincang-bincang dengan wartawan.

Tanggal 22-24 September lalu dia termasuk dalam rombongan resmi Wakil Presiden Boediono yang mengikuti acara pertemuan tahunan Gagasan Global Clinton (Clinton Global Initiative/CGI). Kuntoro menjadi salah satu pembicara dalam sesi istimewa CGI dengan tajuk ”Investing in the World’s Forests” bersama Jonathan Pershing, Deputi Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan Kevin Rudd, Menteri Luar Negeri Australia.

Seusai diskusi itu, Kuntoro tampak lelah sehingga dua wartawan yang disapa olehnya tidak tega untuk melakukan wawancara. Ketika rombongan Wapres kembali ke Indonesia, Kuntoro melanjutkan perjalanan ke Brasil untuk melihat kesiapan negeri berhutan tropis itu menghadapi masalah perubahan iklim. Pembicaraannya akhirnya terjadi di belakang Bina Graha, pekan lalu itu.

Kuntoro kini juga diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua satuan tugas untuk persiapan pembentukan kelembagaan REED (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan). Hal ini terjadi setelah Indonesia dan Norwegia pada Mei tahun ini mengadakan komitmen bersama untuk menjaga hutan di Indonesia. Untuk itu Norwegia menyediakan dana sebesar satu miliar dollar AS. Pertemuan Indonesia-Norwegia berlangsung lagi di New York selama kunjungan Wapres itu. Kemitraan Indonesia-Norwegia juga menjadi perhatian dalam Sidang Umum PBB di New York, AS.

Implementasi komitmen bersama itu dibutuhkan lembaga yang menangani kerja sama dan bagaimana melakukan verifikasi atas pernyataan-pernyataan sudah terjadi pemeliharaan hutan. Perlu ada peta hutan yang tepercaya dari Indonesia. ”Kalau bantuan dari Norwegia itu datang, perlu ditetapkan masuknya lewat jalur mana, lembaga mana, dan bagaimana. Uang ini harus masuk kepada pihak yang mengamankan hutan. Ini bukan birokrasi, melainkan pelaku-pelaku di lapangan, misalnya masyarakat yang tinggal di hutan dan menjaga hutan atau lembaga-lembaga yang membantu mengamankan hutan,” ujar Kuntoro.

Kenapa bukan masuk ke birokrasi atau lembaga yang sudah ada, misalnya Kementerian Kehutanan atau lainnya? Kuntoro tidak menjawab. Mungkin hal ini bisa ditanyakan kepada rumput yang bergoyang.

Ketoprak

Perbincangan di belakang Binagraha juga menyangkut soal pelestarian lahan gambut dan perubahan iklim. Kepada Kuntoro disodori pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia masalah perubahan iklim masih bersifat elitis, sementara nelayan sudah tiga bulan tidak bisa melaut dan petani kecil tidak bisa menanam bahan pangan. ”Ini masalah urip (hidup), lho, Mas. Wilayah geografi kita juga bisa berubah, lho,” kata Kuntoro menanggapi hal itu

Bagaimana para menteri kabinet, gubernur, bupati, wali kota, semua aparat birokrasi, dan para konglomerat? Seorang wartawan memberikan komentar tentang hal ini, ”Tanyakan kepada pejabat yang main ketoprak canda.” (J Osdar)

Kompas, 12 Oktober 2010
Jakarta


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: