Posted by: Hendra Siry | 28 August, 2010

Mendayagunakan Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Pemanasan Global

Oleh : Dian Andryanto
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 28 Agustus 2010

Melalui skema REDD+ yang LoI nya telah ditandatangani antara Pemerinah RI dengan pemerintah Norwegia, Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan produksi carbon nasional sebesar 26% pada tahun 2012. Dalam skema tersebut Pemerntah Norwegia berjanji akan memberikan insentif dana sebesar US$ 1 million. Pemerintah sendiri menyadari bahwa komitmen tersebut merupakan tugas yang tidak ringan. Untuk itu pemerintah merasa perlu menggandeng segenap stakeholder bangsa untuk berpartisipasi dalam mewujudkan komitment tersebut.

Berkaitan dengan itu kearifan lokal (local wisdom) dipandang dapat menjalankan peran yang signifikan dalam upaya mitigasi pemanasan global.  UU PPLH No. 32 tahun 2009 sendiri mengakui bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal tersebut merupakan cuplikan latar belakang diadakannya Rapat Lintas Sektor ke-2 di Bappenas (25/08). KLH merupakan salah satu lembaga yang diundang sebagai partisipan dalam rapat lintas sektor kedua tersebut.

Dalam rapat yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan peran pemerintah dalam memanfaatkan dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh entitas masyarakat adat untuk mitigasi pemanasan global tersebut masing-masing panelis memiliki titik tekan terkait dengan pelibatan masyarakat yang padanya melekat kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya mitigasi pemanasan global. Daud Silalahi, guru besar Antropologi Hukum Unpad menyatakan bahwa pemerintah perlu membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat supaya berperan dan berkontribusi maksimal dalam uoaya mitigasi pemanasan global yang mereka lakukan. “Hal itu penting, karena selama ini institusi kearifan lokal mengalami peminggiran dan kemerosotan, akibat terpinggirkan oleh model pembangunan sumber daya alam yang eksploitatif dan cenderung memarginalkan masyarakak di sekitar hutan”, ucapnya.

Abdon Nababan, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi masyarakat yang menaungi ribuan entitas masyarakat adat mengungkapkan bahwa AMAN sedang menyiapkan sekurangnya 45 entitas masyarakat adat yang tersebar di penjuru nusantara dalam upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim dalam kerangka REDD. “Namun demikian ada tiga prasayarat yang dibutuhkan oleh masyarakat adat terkait dengan itu”, demikian Abdon Nababan menambahkan. Menurutnya ketiga prasarat itu antara lain : 1. Adanya kepastian hak dan pengelolaan wilayah bagi masyarakat adat; 2. Adanya dukungan terhadap pengetahuan atau kearifan tradisional sebagai alternatif solusi mitigasi dan adaptasi pemanasan global; 3. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat adat.

Sementara itu, Bambang Supriyanto, Panelis lainnya dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, Kementerian Kehutanan lebih menekankan pada pentingnya adanya pengakuan atau rekognisi eksistensi masyarakat adat beserta kearifan lokalnya dari dalam hukum negara. “untuk itu entitas masyarakat adat yang merasa memiliki kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu Memperjuangkan hak-hak adat kepada negara, sehingga pengakuan masyarakat hukum adat disetujui melalui Peraturan Daerah.” Bagi Kementerian Kehutanan hal itu merupakan prasyarat legal formal bagi masyarakat adat dalam mempraktikkan kearifan lokal mereka, khususnya yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan. “Melalui mekanisme collaborative management dengan Pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), saat ini masyarakat adat kasepuhan yang berdomisili di dalam taman nasional telah dapat pengakuan legal untuk menjalankan pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal yang mereka miliki”. Demikian kalimat yang dipaparkan oleh Bambang Supriyanto untuk memberikan contoh praktik kearifan lokal dalam pengelolaan SDA di dalam kawasan nasional.

Berkaitan dengan inisiatif tersebut, KLH seperti yang diungkapkan oleh Ibu Andri Triana, Kabid Urusan Masyarakat Tradisional dan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan upaya inventarisasi kearifan lokal di seluruh Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Rapat Lintas Sektor ke-2 yang membahas tentang kebijakan dan peran para pihak dalam memanfaatkan kearifan lokal untuk mengatisipasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan, yang diadakan oleh Bappenas di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: