Posted by: Hendra Siry | 26 August, 2010

Atasi Masalah di Wilayah Perbatasan, Dekin Siapkan Kebijakan Kelautan Indonesia

Indonesia hingga saat ini masih kerap kali diterpa berbagai persoalan di bidang kelautan yang perlu segera mendapatkan solusi sehingga pembangunan kelautan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai contoh, konflik dengan Malaysia baru-baru ini sebagai dampak belum tuntasnya penetapan batas wilayah laut. Dari masalah Sipadan Ligitan, Ambalat, Pulau Jemur hingga yang terhangat adalah insiden penangkapan aparat Indonesia di Perairan Pulau Bintan. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad yang juga Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) saat memberikan arahan pada seminar pemantapan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) di Hotel Aryaduta Jakarta, Jakarta (26/8)

Lebih lanjut Fadel menjelaskan bahwa selain RUU Kelautan, kebijakan lain yang sedang disiapkan Dekin adalah Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia’s Ocean Policy) sebagai perangkat kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan kelautan yang masih tersebar di beberapa lembaga negara. Kebijakan ini diharapkan mampu mensinergikan fungsi darat dan laut secara bijaksana, serta mengelola kelautan yang sangat luas dan kompleks untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diyakini mampu memayungi kebijakan pemerintah yang menjamin peran dan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan kekhasan wilayah dan masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi berbagai perundangan dan peraturan nasional dalam memanfaatkan laut sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan UNCLOS 1982.

Harus diakui bahwa persoalan utama terjadinya insiden di laut adalah belum adanya batas wilayah yang jelas antara Indonesia dengan negara tetangga dan lemahnya pengamanan wilayah laut. Kerugian ekonomis yang timbulkan sangat besar. Di sektor perikanan saja kerugian akibat praktek illegal fishing sangat tinggi. Belum lagi illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking, penyelundupan pasir, penyelundupan BBM dan aktifitas ilegal lain yang dilakukan melalui laut. Bahkan kondisi keselamatan, keamanan dan ketahanan di laut semakin rumit dengan maraknya kejahatan lintas negara atau Transnational Organized Crime (TOC). Hampir seluruh kejahatan yang termasuk kategori ini, menggunakan laut sebagai medianya, seperti peredaran obat terlarang (illicit drug trafficking), penyelundupan/perdagangan manusia (trafficking in person), penyelundupan senjata (arm smuggling), serta perompakan di laut (sea piracy).

Sekretaris Dekin, Rizald Max Rompas, menyebutkan bahwa upaya mewujudkan pembangunan kelautan secara terintergasi dilakukan melalui penyusunan beberapa draft legislasi yang terkait dengan kelautan. Perangkat kebijakan nasional telah disiapkan diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan sebagai payung hukum bagi pembangunan di bidang kelautan. RUU Kelautan tahun 2010 ini telah masuk sebagai Prolegnas (Program Legislasi Nasional) bersama dengan RUU Holtikultura dan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yang diharapkan pada tahun 2011 telah dapat diundangkan. Saat ini, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tersebut tengah dibahas oleh Komisi IV DPR RI ujar Rompas.

Menurut Rompas, kegiatan hari ini diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan rumusan naskah Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam seminar sehari ini dihadiri anggota Dewan Kelautan Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Pakar Kelautan, serta pemangku kepentingan di bidang kelautan lainnya.

Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.B.99/PDSI/HM.310/VIII/2010
Jakarta, 26 Agustus  2010
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed

Narasumber:

1. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M. Agr
Sekretaris Dekin (HP.0811940893)
2. Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (HP. 08161933911)

No.B.99/PDSI/HM.310/VIII/2010

ATASI MASALAH DI WILAYAH PERBATASAN, DEKIN SIAPKAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Indonesia hingga saat ini masih kerap kali diterpa berbagai persoalan di bidang kelautan yang perlu segera mendapatkan solusi sehingga pembangunan kelautan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai contoh, konflik dengan Malaysia baru-baru ini sebagai dampak belum tuntasnya penetapan batas wilayah laut. Dari masalah Sipadan Ligitan, Ambalat, Pulau Jemur hingga yang terhangat adalah insiden penangkapan aparat Indonesia di Perairan Pulau Bintan. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad yang juga Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) saat memberikan arahan pada seminar pemantapan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) di Hotel Aryaduta Jakarta, Jakarta (26/8)

Lebih lanjut Fadel menjelaskan bahwa selain RUU Kelautan, kebijakan lain yang sedang disiapkan Dekin adalah Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia’s Ocean Policy) sebagai perangkat kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan kelautan yang masih tersebar di beberapa lembaga negara. Kebijakan ini diharapkan mampu mensinergikan fungsi darat dan laut secara bijaksana, serta mengelola kelautan yang sangat luas dan kompleks untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diyakini mampu memayungi kebijakan pemerintah yang menjamin peran dan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan kekhasan wilayah dan masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi berbagai perundangan dan peraturan nasional dalam memanfaatkan laut sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan UNCLOS 1982.

Harus diakui bahwa persoalan utama terjadinya insiden di laut adalah belum adanya batas wilayah yang jelas antara Indonesia dengan negara tetangga dan lemahnya pengamanan wilayah laut. Kerugian ekonomis yang timbulkan sangat besar. Di sektor perikanan saja kerugian akibat praktek illegal fishing sangat tinggi. Belum lagi illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking, penyelundupan pasir, penyelundupan BBM dan aktifitas ilegal lain yang dilakukan melalui laut. Bahkan kondisi keselamatan, keamanan dan ketahanan di laut semakin rumit dengan maraknya kejahatan lintas negara atau Transnational Organized Crime (TOC). Hampir seluruh kejahatan yang termasuk kategori ini, menggunakan laut sebagai medianya, seperti peredaran obat terlarang (illicit drug trafficking), penyelundupan/perdagangan manusia (trafficking in person), penyelundupan senjata (arm smuggling), serta perompakan di laut (sea piracy).

Sekretaris Dekin, Rizald Max Rompas, menyebutkan bahwa upaya mewujudkan pembangunan kelautan secara terintergasi dilakukan melalui penyusunan beberapa draft legislasi yang terkait dengan kelautan. Perangkat kebijakan nasional telah disiapkan diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan sebagai payung hukum bagi pembangunan di bidang kelautan. RUU Kelautan tahun 2010 ini telah masuk sebagai Prolegnas (Program Legislasi Nasional) bersama dengan RUU Holtikultura dan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar yang diharapkan pada tahun 2011 telah dapat diundangkan. Saat ini, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tersebut tengah dibahas oleh Komisi IV DPR RI ujar Rompas.

Menurut Rompas, kegiatan hari ini diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan rumusan naskah Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam seminar sehari ini dihadiri anggota Dewan Kelautan Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Pakar Kelautan, serta pemangku kepentingan di bidang kelautan lainnya.



Jakarta, 26 Agustus  2010
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi


Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed

Narasumber:

  1. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M. Agr
    Sekretaris Dekin (HP.0811940893)
  2. Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed
    Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (HP. 08161933911)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: