Posted by: Hendra Siry | 9 May, 2010

Uji UU Wilayah Pesisir: DPR Tak Hadir dan Ahli Tak Siap

<!—-> Kuasa dan Ahli dari Pemohon saat sidang uji materiil UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Kamis (8/4) di ruang sidang pleno MK.

Jakarta, MK Online – Mahkamah Konstitusi (MK) Kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kamis (08/04), di ruang sidang pleno MK. Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 3/PUU-VII/2010 ini diajukan oleh 14 pemohon, yakni Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KARA), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API), Tiharom, Waun, Wartaka, Carya bin Darja, dan Kadma.

Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan keterangan Ahli dari Pemohon. Namun dalam persidangan, pihak DPR tidak datang. Sedangkan pihak Pemohon meskipun telah mendatangkan ahli, namun ahli juga belum siap memberi keterangan. Oleh sebab itu Ketua Majelis Hakim, Achmad Sodiki akhirnya menutup persidangan dan memberikan kesempatan sidang satu kali lagi dengan agenda persidangan sama yakni mendengarkan keterangan DPR dan keterangan Ahli.

Permohonan ini dimohonkan kepada MK karena para Pemohon mendalilkan 18 pasal yang terdapat dalam UU No.27/2007, yakni Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 7, PAsal 1 angka 18, pasal 16 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 23 Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6), srta Pasal 60 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam persidangan sebelumnya, Jansen selaku kuasa hukum para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 1 angka 4, 7, dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terdapat potensi tumpang tindih Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sektor lain. Jika objek HP-3 dicermati, maka terdapat kerancuan atau tumpang-tindih antara obyek HP-3 tersebut dengan objek perijinan di bidang kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. (RN Bayu Aji)

Sumber: Mahkamah Konstitusi Online


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: