Posted by: Hendra Siry | 4 February, 2010

Aturan Pengaplingan Laut Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com

Pemerintah akan menyusun revisi terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-undang itu ditolak sejumlah kalangan karena membuka peluang pengaplingan laut, dan lebih berpihak pada kepentingan pemodal.

Revisi terhadap UU No. 27/2007 dimulai pemerintah seiring adanya gugatan uji materi terhadap undang-undang tersebut oleh Koalisi Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Sudirman Saad, di Jakarta, Rabu (3/2/2010), mengemukakan, revisi undang-undang itu telah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010. Revisi itu akan menekankan pada penguatan perlindungan terhadap masyarakat pesisir, dan pengakuan terhadap eksistensi sistem perikanan tradisional.

Adapun beberapa pasal yang kontroversial dalam UU 27/2007 diusulkan untuk dihapus, antara lain ketentuan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) bisa diagunkan dan dialihkan kepemilikannya.

Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria, mengatakan, ketentuan HP3 dinilai membuka peluang penguasaan pulau dan pesisir oleh pemodal. “Ada yang salah dalam ketentuan HP3. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujar Arif.

Sementara itu, uji materi terhadap UU No.27/2007 telah memasuki sidang panel ke-1 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, Rabu.

Lamban Revisi

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik, menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan revisi UU No.27/2007, yakni selang dua tahun setelah undang-undang itu disahkan.

“Revisi Undang-undang 27/2007 menunjukkan bahwa pemerintah menyadari ada kesalahan aturan. Tetapi, kenapa pemerintah terkesan mengulur-ulur revisi,” ujar Riza.

Menurut Riza, sudah saatnya pemerintah membuka komunikasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi dirugikan akibat ketentuan undang-undang itu, yakni nelayan, masyarakat adat, dan TNI.

Privatisasi perikanan saat ini marak berlangsung, di antaranya sektor perikanan budidaya di Lampung oleh perusahaan tambak udang. Di sektor pertambangan, ada di Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Di sektor pariwisata ada di Bunaken dan Raka Ampat.

Kebijakan HP3 memberi hak bagi masyarakat, individu, koperasi, atau badan usaha untuk mengapling zona pemanfaatan perairan. Kewenangan pemanfaatan perairan bagi kegiatan usaha adalah 20 tahun, dapat diperpanjang dan dialihkan ke pihak lain, serta dijadikan agunan. Penentuan zona pemanfaatan umum akan diatur oleh daerah melalui rencana zonasi perairan.

Gugatan uji materi UU 27/2007 dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Januari 2010. Melalui uji materi itu, diharapkan peraturan HP3 batal karena mengancam ruang gerak nelayan tradisional dan masyarakat adat. Ketentuan pengaplingan laut mencakup tiga sektor, yaitu perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Dalam sidang perdana uji materi UU 27/2007, Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai M Arsyad Sanusi memberikan beberapa masukan terkait materi gugatan yang diajukan. Di antaranya, penjabaran lebih rinci tentang potensi konflik akibat pemberlakuan undang-undang itu. Pembenahan materi gugatan uji materi akan disampaikan dalam sidang panel ke-2.

Sumber: KOMPAS, Rabu, 3 Februari 2010 | 22:17 WIB


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: