Posted by: Hendra Siry | 22 January, 2010

Isu Kelautan Didorong Jadi Program Kerja UNEP

Jakarta, Kompas – Isu kelautan yang dipertanyakan karena tidak masuk dalam 12 butir isi Copenhagen Accord yang menjadi hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark, pada Desember 2009, akan didorong agar bisa masuk sebagai program kerja badan PBB untuk program lingkungan, UNEP.

Demikian, antara lain, diutarakan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dalam pertemuan resmi pertama dengan pers, Kamis (21/1) di Jakarta. Menteri didampingi, antara lain, Deputi Bidang Pengolah Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan Limbah B3 Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi Bidang Penataan Lingkungan Ilyas Asaad, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Masnellyarti Hilman, Asisten Menteri LH Bagian Kerja Sama Internasional Liana Bratasida, serta Sekretaris Menteri LH Arif Yuwono.

Dalam kesempatan itu Gusti menyampaikan secara komprehensif persoalan lingkungan paling aktual.

Soal kelautan yang disorot lembaga nonpemerintah, Indonesia dinilai gagal memasukkannya pada hasil di Kopenhagen, menurut Liana Bratasida, akan dibahas dalam pertemuan di Bali, 22-26 Februari 2010. Pertemuan tersebut adalah 11th Special Session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum of UNEP yang penyelenggaraannya digabung dengan pertemuan ExCOPs—yang membahas tiga konvensi terkait penanganan B3 dan limbah B3 lintas negara.

”Saat ini sudah ada draf untuk keputusan terkait kelautan, tetapi harus dinegosiasikan dengan negara-negara lain. Ini akan didorong untuk menjadi program kerja UNEP,” ujar Liana.

Sementara itu, Gusti mengungkapkan kendala masuknya isu kelautan dalam hasil Copenhagen Accord, antara lain, ”Data soal kelautan masih amat kurang, jadi menyusunnya susah. Contohnya di Indonesia, data terumbu karang yang tidak rusak 30 persen, jadi 70 persen ke atas rusak. Jadi, apa yang bisa kita harap sebagai penyerap karbon karena kalau sudah rusak tidak bisa, sebaliknya malah menjadi emiter (pengemisi).”

Dia menggarisbawahi posisi tropis Indonesia yang sifat lautnya berbeda dengan laut di negara lain. Belum lagi perusakan secara fisik pada praktik perikanan tangkap. ”Namun, di bidang adaptasi soal kelautan masih terus berjalan,” tambahnya.

Juga dipaparkan upaya pemerintah menindaklanjuti komitmen penurunan 26 persen emisi gas rumah kaca. Menurut Nelly, penghitungan yang disepakati digunakan adalah National Second Communication dari Kementerian LH.

Dia menguraikan, proyeksi 2020 emisi Indonesia sekitar 2,95 gigaton. Penurunan terbesar, yaitu dari kehutanan sekitar 0,4 gigaton (13 persen), dari sektor gambut sumbangannya sekitar 0,3 gigaton (9,5 persen).

Gusti mengatakan, pemerintah akan meluncurkan Rencana Nasional Menghadapi Perubahan Iklim pada akhir bulan ini yang akan menjadi panduan pembangunan bagi semua daerah dengan memasukkan faktor perubahan iklim. (ISW/NAW)

Sumber: KOMPAS, Jumat, 22 Januari 2010 | 04:22 WIB


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: