Posted by: Hendra Siry | 17 December, 2009

Dana Adaptasi DKP Rp125 Miliar

KOPENHAGEN (RP) – Meski disebut-sebut kawasan pesisir pantai adalah daerah yang rentan dengan dampak perubahan iklim, terutama karena meningkatnya ketinggian air laut, namun setakat ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya punya dana Rp125 miliar untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

‘’Jumlah ini sangat kurang. Kita perlu setidaknya Rp3-4 triliun,’’ ungkap Fadel Muhammad, Menteri Kelautan RI, menjawab pertanyaan wartawan Riau Pos Andi Novirianti usai jumpa pers, kemarin malam waktu setempat, di Bella Center, Kopenhagen, tempat konvensi perubahan iklim (UNFCCC) COP15 diselenggarakan.

Menurut Fadel Muhammad, dana itupun masih dalam bentuk peningkatan kapasitas dan membangun kesadaran. Belum sampai pada kegiatan fisik, misalnya menyiapkan perahu yang lebih tahan badai dan jauh melaut ataupun memindahkan penduduk di kawasan pesisir pantai ke tempat yang lebih tinggi.

Sementara itu, isu kelautan yang coba diusung Indonesia sebagai mandat dari pertemuan World Ocean Conference, di Menado, Mei lalu, tampaknya tak banyak mendapat perhatian di konvensi perubahan iklim yang diikuti 192 negara tersebut. Hal itu, dikemukakan oleh Hendra Yusran Siry, delegasi Indonesia dari DKP di konvensi tersebut.

Dia menyebutkan dalam pembahasan Ad Hoc Working Group Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA), dia menyebutkan Indonesia terus berusaha memasukkan isu kelautan dalam pembicaraan konvensi itu.

Namun Indonesia merasa sangat kesulitan memasukkan dua tambahan kata yakni terrestrial dan ekosistem laut sebagai kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim di poin share vision.

‘’Memang hanya dua kata, namun sulitnya minta ampun memasukkannya. Namun kalau kata ini tidak masuk, ini berbahaya bagi Indonesia. Karena nanti jika ada dana adaptasi, Indonesia tidak bisa minta, karena kawasan terrestrial dan ekosistem laut tidak masuk dalam dokumen sebagai daerah yang rentan,’’ papar Hendra.

Menurutnya, dua kata itu telah hilang di text pembahasan LCA. Namun akan diperjuangkan lagi pada pertemuan tingkat tinggi (pertemuan para menteri).

‘’Kata-kata ini tidak dimasukkan, karena negara lain khawatir kalau ada penambahan kata-kata di paragraf itu, maka akan banyak lagi tambahan. Akibatnya pembahasan paragraf tidak tuntas-tuntas. Jadi mereka hanya mau membahas yang ada pada draft,’’ imbuh Hendra.(ndi)

Sumber: Riau Pos, 16 Desember 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: