Posted by: Hendra Siry | 28 August, 2009

DKP Usulkan Kelautan dan Perikanan menjadi Bidang Pembangunan Tersendiri

Siaran Pers DKP No. B.83/PDSI/HM.310/VIII/2009

Dalam rangka mewujudkan kelautan dan perikanan sebagai prime-mover pembangunan nasional ke depan, maka dalam perencanaan 5 tahun ke depan, yakni pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 diusulkan kelautan dan perikanan menjadi bidang pembangunan tersendiri. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi saat menyampaikan capaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun terakkhir kepada wartawan di Jakarta (26/8).

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth (pertumbuhan). Hasilnya, selama tahun 2005-2008 Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah berhasil memberikan 3 (tiga) outcome, yaitu: (1) pencapaian pro-poor, berupa peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dan program pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil yang telah menjangkau lebih dari 200 kab/kota, (2) pencapaian pro-job,  berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja kumulatif yang mencapai 7,69 juta orang, dan (3) pencapaian pro-growth, berupa pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebesar 5,7%.

Setidaknya terdapat 5 indikator makro hasil pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun terakhir dapat dicatat. Pertama, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan nai dari Rp. 59,64 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 136,43 triliun pada tahun 2008. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional, maka kontribusi PDB sektor perikanan terhadap PDB nasional non migas mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 8,37%, dari 2,43% pada tahun 2005 menjadi 3,08% pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan selama 2005 – 2008 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,7%, tertinggi dibanding sub sektor lainnya dalam kelompok pertanian, meskipun kenaikan tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional non migas yang besarnya 6,5%. Kedua, produksi perikanan mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 8,24% dari 6,87 juta ton pada tahun 2005 menjadi 8,71 juta ton pada tahun 2008. Produksi perikanan tersebut sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan telah diolah menjadi produk olahan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) dari 45% pada tahun 2005 menjadi 55,2% pada tahun 2008.  Dari hasil produksi perikanan tersebut, bahkan telah mampu diekspor dan menghasilkan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan yang meningkat 10,22% dari USD 1,91 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 2,56 miliar pada tahun 2008. Peningkatan nilai ekspor tersebut antara lain disebabkan meningkatnya volume, mutu dan nilai tambah produk ekspor. Hal tersebut ditunjukkan dari menurunnya jumlah kasus RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Ketiga, penyediaan ikan untuk konsumsi meningkat rata-rata pertahun 7,78% dari 23,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Diharapkan penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat ini dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak bangsa. Keempat, penyerapan tenaga kerja kelautan dan perikanan kumulatif meningkat dari 5,66 juta orang pada tahun 2005 menjadi 7,69 juta orang pada tahun 2008. Meningkatnya serapan tenaga kerja tersebut termasuk tenaga kerja dari sektor lain yang beralih pada sektor perikanan, seperti sejak illegal logging ditertibkan di provinsi Jambi, 16.000 tenaga kerja menganggur pada tahun 2006-2007 telah berhasil menjadi pembudidaya ikan Patin. Kelima, investasi usaha di bidang perikanan pada tahun 2008 telah terealisasi sebesar Rp. 2,56 triliun, yang terdiri dari 24 perusahaan swasta nasional, 15 PMA, dan 3 PMDN.

Selain lima indikator tersebut, selama tahun 2005-2008, DKP juga mencatat beberapa pencapaian indikator pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi: (1) pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, dimana pada tahun 2008 telah dibangun 968 unit Pelabuhan Perikanan, (2)  pengembangan komoditas budidaya unggulan di daerah, seperti kampung lele, kampung patin, kampung gurame, kampung rumput laut, dan kampung kerapu, (3) penyelamatan kerugian negara dari praktek IUU fishing  mencapai Rp. 1,34 triliun, dan telah dibentuk Pokmaswas sebanyak 1.369 kelompok dalam rangka pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat, (4) pengembangan kawasan konservasi laut seluas 7,2 juta ha pada tahun 2008 menjadi 13,5 juta ha pada tahun 2009, (5) identifikasi dan penamaan pulau serta diberikan bantuan sarana dan prasarana dasar untuk pemberdayaan pulau-pulau kecil, stermasuk pemberian bantuan sarana dan prasarana di pulau kecil, (6) pengembangan jasa kelautan, (7) pengembangan beraneka ragam riset kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan masyakat pesisir, (8) pengembangan sarana dan prasarana dan kualitas SDM keolautan dan perikanan, serta penyediaan tenaga penyuluhan perikanan sebanyak 2.342 orang, dan (9) pengesahan beberapa peraturan dan produk hukum guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Disamping capaian pembangunan berupa indikator makro dan mikro, selama tahun 2009, DKP juga telah berkontribusi terdapat pembangunan nasional dengan memimpin penyelenggaraan  World Ocean Conference ( WOC ) Tahun 2009 dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit di Manado 11-15 Mei 2009, dan Sail Bunaken 2009 pada tanggal 12-20 Agustus 2009 di tempat yang sama. Selain itu, pada tahun ini juga telah dilaksanakan program-program pro-rakyat sektor kelautan dan perikanan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 111 miliar untuk 120 kab/kota, bantuan selisih harga benih ikan di 33 provinsi sebesar Rp. 60 miliar, Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat pada 55 kab/kota sebesar Rp. 36 miliar, bantuan sarana pemberdayaan di pulau-pulau kecil berupa sarana energi alternatif sebesar Rp. 100 miliar, pembangunan perumahan khusus nelayan di 50 kab/kota sebesar Rp. 100 miliar, kegiatan pemberdayaan perempuan pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan di 33 provinsi, serta pengembangan iptek berbasis masyarakat.

Jakarta, 26 Agustus 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

ttd

Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.
(HP. 08161933911)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: