Posted by: Hendra Siry | 8 July, 2009

Enam Bulan bagi Perusak Terumbu Karang

PADANG, KOMPAS.com – Oknum masyarakat yang terbukti melakukan kegiatan merusak terumbu karang di perairan laut Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diancam hukuman pidana enam bulan penjara.

“Selain itu dikenai denda maksimal Rp 50 juta,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar Yosmeri di Padang, Jumat (3/7).

Ia menjelaskan, ancaman pidana penjara dan denda itu menjadi bagian penting dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Sumbar tentang pengelolaan dan melindungi ekosistem terumbu karang.

Ranperda tersebut saat ini dalam pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Sumbar dan ditargetkan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada akhir Juli 2009.

Ancaman hukuman itu akan menjadi bagian BAB atau pasal dalam Ranperda itu dan setelah disahkan bisa menjadi landasan hukum untuk menindak tegas oknum masyarakat yang merusak terumbu karang.

“Harapkan dengan adanya landasan hukum di tingkat daerah ini, akan mengurangi tindakan-tindakan eksploitasi batu karang oleh oknum masyarakat,” katanya.

Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi mengatakan, pengajuan Ranperda pengelolaan dan melindungi ekosistem terumbu karang ini membuat landasan hukum mengatur pengelolaan dan melindungi terumbu karang dalam wilayah laut seluas 186.580 kilometer persegi di Sumbar.

“Perlunya landasan hukum itu karena terumbu karang merupakan satu kekayaan sebagai sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Selain itu, terumbu karang terutama yang berada di bagian tepi laut dan penghalang juga berperan sebagai pelindung pantai dari hempasan obak dan arus kuat dari laut, tambahnya.

Terumbu karang juga berperan utama sebagai habitat (tempat tinggal), tempat asuh dan pembesaran serta tempat pemijahan bagai berbagai biota laut.

Akan tetapi, menurut dia, kualitas ekosistem terumbu karang Sumbar terus menurun akibat terus-menerus mendapat tekanan dari aktivitas manusia.

Ia menjelaskan, aktivitas itu seperti penambangan batu karang untuk bahan bangunan dan penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun yang tidak saja mematikan karang tapi jauh dari itu memusnahkan plasma nutfah sekitarnya.

Dampak dari rusaknya ekosistem terumbu karang telah mulai dirasakan termasuk oleh masyarakat nelayan di mana ikan hasil tangkap mereka terus berkurang jumlah, kata gubernur.

Untuk mengatasi masalah itu, maka Pemda dan DPRD Sumbar akan mengesahkan rancangan peraturan daerah (Perda) untuk mengatur pengelolaan dan melindungi ekosistem terumbu karang, tambahnya.

Perda itu nantinya secara umum juga untuk menjaga laut Sumbar yang memiliki luas mencapai 186.580 kilometer persegi yang terdiri dari zona teritorial (57.880 km2) dan zona ekonomi eksklusif (128.700 km2) dengan garis pantai sepanjang 2.420,39 kilometer, demikian Gamawan Fauzi.
BNJ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: