Posted by: Hendra Siry | 1 July, 2009

Perlu Skim Baru Pembiayaan Nelayan

Nusa Dua, Kompas – Pemerintah perlu melakukan terobosan skim pembiayaan bagi nelayan guna memecah kebuntuan permodalan bagi ujung tombak sektor kelautan itu. Dari semua sektor pembiayaan oleh perbankan, perikanan tangkap hampir belum terjangkau.

Demikian terungkap dalam Musyawarah Koordinasi Teknis Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Bali, yang berlangsung 29-30 Juni 2009.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, H Abdul Kadir Jailani, Selasa (30/6), mengemukakan, nelayan selama ini cenderung alergi pada mekanisme bantuan perbankan. Penyebabnya, prosedur kredit perbankan berbelit dan belum menyentuh nelayan kecil.

”Diperlukan skema pembiayaan yang lebih cepat dan mengakomodasi kebutuhan nelayan,” ujar Jailani.

Hal senada dikemukakan Kepala Seksi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Jawa Tengah, Risno Utomo. Nelayan kesulitan memenuhi prosedur agunan, dan suku bunga kredit perbankan yang tinggi. Sementara itu, pola penjaminan atas kredit nelayan sulit diberikan mengingat penjualan hasil tangkapan umumnya dilakukan nelayan secara langsung kepada pengepul.

Di Kabupaten Jembrana, upaya permodalan nelayan yang sedang dikembangkan antara lain menggandeng perusahaan pengolahan ikan. Saat ini ada 11 perusahaan yang menjadi ”bapak angkat” permodalan kelompok nelayan. Cicilan pinjaman dengan memotong 10 persen dari hasil tangkapan kelompok nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna mengemukakan, pihaknya berencana melakukan survei cepat atas 4.000 kelompok usaha bersama (KUB). Survei itu selesai paling lambat Oktober 2009.

Survei meliputi KUB yang memenuhi kriteria sebagai unit usaha perikanan tangkap skala kecil yang tertata dan memiliki kelayakan usaha bagi akses perbankan (bankable). Penetapan KUB yang layak usaha akan ditopang oleh surat keputusan pemerintah sehingga memudahkan akses KUB untuk permodalan, perindustrian, dan sertifikasi pertanahan.

”Upaya ini memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pelabuhan dan dinas perikanan di kabupaten/kota,” ujarnya. (LKT)
Sumber: Kompas, Rabu, 1 Juli 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: