Posted by: Hendra Siry | 22 April, 2009

Reklamasi Pantura Dimulai Mei

Reklamasi Pantai Utara (Pantura) akan mulai dilakukan pada Bulan Mei 2009, pembangunan Reklamasi tersebut akan membentuk pulau sendiri dengan luas wilayah 600 hektare. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, Peni Susanti mengatakan, revitalisasi Pantura Jakarta masuk dalam Perda Tata Ruang DKI Jakarta 2010. “Juni Perdanya akan diajukan ke anggota dewan. Kami lakukan secara simultan, sebelum Perda masuk revitalisasi sudah mulai. Anggaran belum dapat dijelaskan karena masih berbentuk kajian. Kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup,” kata Peni.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriatmoko mengatakan, material yang digunakan untuk menguruk berasal dari hasil pengerukan sungai yang akan dilakukan Pemrov DKI Jakarta. Tangulnya akan menjadi kawasan hijau dengan lebar 200 meter dan boleh dimasuki warga dengan gratis. “Kalau tidak gratis saya tutup. Ini untuk memenuhi amanat Pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan Tanah Air harus dikuasai negara,” kata Wiriatmoko Selasa (14/4).

Ketinggian tanggul delapan meter, yang digunakan untuk mengatasi kenaikkan air laut yang diperkirakan akan mencapai empat meter pada 2020. “Kalau betul naik dan tidak ditanggulangi maka monas akan tenggelam. Ketingian monas sekarang hanya tiga meter di atas permukaan air  laut,”  katanya. Saat ini, sedang dilakukan kajian ahli hidrodinamika untuk mengkaji perpanjangan alur muara sungai. “Jangan sampai reklamasi berdampak pada perpanjangan alur muara sungai yang mengakibatkan banjir, seperti yang dikhawatirkan Walhi,” katanya.

Hasil reklamasi itu, akan menyediakan lahan permukiman bagi para nelayan. “Sehingga, nelayan tidak lagi tinggal dikawasan kumuh seperti sekarang,” kata Wiriatmoko. Wiriatmoko menyebutkan, berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun?2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Penataan Pantura yang dimaksud adalah, kawasan pantai hutan bakau dan rawa harus menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Lalu pemanfaatan ruang untuk ekonomi dibentuk dengan membangun hunian padat, perdagangan dan jasa serta industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar.

Sementara menurut Peraturan Daerah No 8 Tahun 1995 Pasal 9 tentang? Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura? Jakarta menyatakan, pengembangan kawasan Pantura harus menjamin peningkatan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok, pengembangan areal Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk pusat wisata, perdagangan dan jasa, serta pelayaran rakyat secara terbatas.

Namun menurut Wiriatmoko banyak kendala dalam pengembangan kawasan Pantura ini. Seperti perencanaan kawasan masih dilakukan secara sektoral, yakni hanya sebagai kawasan pelabuhan sehingga sulit bekerjasama dengan sektor pariwisata dan perikanan. Pelabuhan masih beroperasi sendiri untuk melayani kepentingan instansinya. “Kemacetan dan polusi juga menjadi masalah kota yang harus ditangani,” katanya.n


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: