Posted by: Hendra Siry | 16 March, 2009

Masyarakat Pesisir: Kawasan Konservasi Belum Berdayakan Nelayan

Pengelolaan taman nasional laut perlu dikaji ulang. Penyebabnya, pengelolaan kawasan konservasi itu hingga kini belum optimal memberdayakan perekonomian nelayan. Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria, Jumat (13/3), mengemukakan, pemerintah perlu mengkaji ulang pengelolaan taman nasional laut (TNL) yang belum melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir.

Arif menilai, pengelolaan taman nasional laut saat ini masih kaku, dan menciptakan zonasi yang menutup ruang gerak nelayan. Pemanfaatannya untuk wisata bahari juga memutus wilayah tangkap nelayan dan mengesampingkan peran masyarakat pesisir. Padahal, pemanfaatan kawasan konservasi wajib memberi- kan nilai ekonomis bagi nelayan dan masyarakat pesisir di sekitarnya.

”Pemanfaatan kawasan konservasi laut dan wisata masih kerap meminggirkan mata pencarian nelayan. Diperlukan pengelolaan yang dapat mempertahankan hak-hak nelayan dan masyarakat,” ujar Arif. Beberapa taman nasional laut yang sudah dikembangkan yakni TNL Bunaken, Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimun Jawa, Takabonerate, Wakatobi, Cendrawasih, dan TNL Togian.

Arif menambahkan, kewenangan pengelolaan taman nasional laut juga menuai tumpang-tindih antara Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Selain itu, peran daerah untuk mengelola kawasan konservasi masih minim. Hal itu rawan menimbulkan konflik. Pengembangan taman nasional laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengelolaan kawasan konservasi itu kini ditangani Dephut. Meski demikian, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengamanatkan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengelola kawasan konservasi laut, di antaranya TNL. Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Syamsul Ma’arif mengatakan, pengelolaan TNL diupayakan tidak menimbulkan tumpang-tindih.
aat ini, Departemen Kelautan dan Perikanan telah memiliki kewenangan mengelola kawasan konservasi dan perikanan di wilayah TNL.

Menteri Kehutanan MS Kaban, beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa pengelolaan TNL tidak akan diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan. Alasannya, pengelolaan TNL merupakan kewenangan Departemen Kehutanan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990. (LKT)

Sumber: Kompas, 14 Maret 2009


Responses

  1. Mungkin rasanya mubazir dan bertele-tele bila hanya memandang ada sebuah masalah dengan sebuah kebijakan negara mengenai TNL. karena memang semua kebijakan negara itu bukan untuk rakyat tetapi untun negara. Mungkin yang perlu dilihat adalah apa sebenarnya hak nelayan dan masyarakat pesisir dalam republik ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: