Posted by: Hendra Siry | 31 December, 2008

Globalisasi Perikanan: Berkah atau Bencana?

Opini Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB

Pada 2008, banyak fenomena globalisasi perikanan mengemuka. Berlakunya EPA, 1 Juli 2008 lalu, membuat bea masuk 51 produk perikanan kita ke Jepang menjadi nol. Semula ini pertanda globalisasi kian menguat. Namun, globalisasi perikanan juga ternyata bermasalah. Pertemuan WTO di Jenewa yang gagal juga terkait dengan perikanan. Begitu pula krisis finansial global memorak-porandakan perdagangan perikanan. Pertanyaannya: bagaimana dampak globalisasi perikanan terhadap Indonesia?

Globalisasi perikanan memiliki paling tidak tiga isu. Isu pertama adalah globalisasi produksi. Saat ini total produksi perikanan dunia mencapai 145 juta ton, yang masih didominasi perikanan tangkap (64 persen) dan budidaya (36 persen). Sumbangan negara sedang berkembang (NSB) terhadap total produksi dunia mencapai 80 persen, dan terhadap produksi budidaya lebih dari 90 persen. Bayangkan kontribusi Cina sendiri sudah mencapai 67 persen. Isu produksi menjadi isu global tatkala semua negara kini merasakan krisis faktor produksi yang sama, seperti krisis energi. Harga BBM yang mencapai lebih dari US$ 140 per barel tentu memukul usaha perikanan tangkap.

Krisis finansial global makin menyengsarakan sektor produksi. Hampir bisa diduga bahwa investasi di sektor perikanan akan menurun. Paling tidak dilihat dari naiknya suku bunga perbankan yang tidak kondusif untuk investasi. Investasi yang menuntut bahan baku impor juga akan terkendala dengan naiknya kurs rupiah yang akhir tahun ini bervariasi Rp 11-13 ribu. Kondisi ini mestinya menuntut kita untuk mengembangkan industri perikanan dengan bahan baku lokal dan mendorong tumbuhnya industri pakan.

Isu kedua adalah globalisasi pengelolaan sumber daya. Baik NSB maupun NM dituntut untuk tunduk pada aturan-aturan internasional tentang bagaimana mengelola sumber daya supaya lestari, kalau tidak mau dituduh melakukan IUU (illegal, unregulated, unreported) fishing, termasuk di dalamnya pencurian ikan dan tangkapan yang tidak dilaporkan. Nilai IUU fishing di dunia kini telah mencapai US$15 miliar. FAO mencatat sekitar 30 persen hasil tangkapan ikan-ikan tertentu di dunia tergolong IUU fishing. Di Afrika bisa mencapai 50 persen. Di Uni Eropa, IUU fishing masih berlangsung karena bisa menghemat 20 persen produksi dari pada praktek yang legal. Saat ini Uni Eropa (UE) yang paling gencar membasmi karena ternyata 9 persen produk impor UE berasal dari IUU fishing.

Karena itu, EU menerapkan EU Catch Certification Scheme yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar EU. Bagi Indonesia, adanya gerakan anti-IUU fishing bisa menjadi berkah atau bencana. Berkahnya adalah karena laut kita adalah obyek pencurian ikan. Belum ada angka resmi kerugian kita, tapi pada 2004 kerugian kita mencapai Rp 1-4 miliar per kapal pr tahun, dan ada sekitar 1.000 kapal yang dapat dikategorikan melakukan IUU fishing, sehingga kerugian mencapai Rp 1-4 triliun per tahun. Nah, bencananya adalah kini kita tak bisa lagi menangkap ikan di laut internasional secara bebas. Kita harus menjadi anggota RFMOs (Regional Fisheries Management Organizations) atau Komisi Pengelolaan Perikanan Regional kalau kita hendak menangkap ikan di wilayah tersebut. Misalnya, untuk menangkap tuna di Samudra Hindia, kita harus menjadi anggota IOTC (Indian Tuna Commission), juga CCSBT (Convention of Conservation for Southers Bluefin Tuna), dan di Pasifik kita harus menjadi anggota WCPFC (Western Central Pacific Fisheries Committee).

Kalau kita tidak menjadi anggota RFMOs tersebut, kita akan dianggap ilegal, dan produk kita akan diembargo di pasar internasional. Embargo untuk tuna sirip biru kita masih berlaku di Jepang sejak 2005 karena kita tidak menjadi anggota CCSBT. Padahal, spawning ground tuna tersebut ada di wilayah selatan Indonesia, yang mestinya kita berhak atas tuna tersebut. Jepang, yang tidak punya akses langsung ke perairan CCSBT maupun IOTC, ternyata dominan. Begitu pula UE, yang tidak punya akses langsung ke perairan WCPFC, juga kuat. Namun, kini kita sudah menjadi anggota kedua RFMO tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan dunia adalah masalah politik internasional dan tidak hanya masalah teknis. Dan di sinilah NSB menjadi korban.

Isu ketiga adalah globalisasi perdagangan dan isu subsidi. Pada 2007, ekspor produk perikanan dunia mencapai US$ 93 miliar dan tumbuh sekitar 9 persen, dan kontribusi NSB dan NM sama, yakni 50-50. NSB menikmati penerimaan bersih sekitar US$ 25 miliar dari ekspornya. Pasar dunia terbesar UE (42,7 persen), Jepang (15,6 persen), dan US (15,2 persen), yang totalnya mencapai 73 persen. Perdagangan diprediksi terus meningkat seiring dengan tren peningkatan konsumsi ikan per kapita, yang dalam kurun 30 tahun meningkat dari 11,5 kilogram per kapita per tahun menjadi 17 kg per kapita per tahun. Namun, kita saat ini sudah ketinggalan dari Thailand dan Vietnam. Ekspor Thailand sudah lebih dari US$ 4 miliar, Vietnam US$ 3,7 miliar (2007), dan kita baru sekitar US$ 2,5 miliar. Kini UE, Jepang, dan Amerika sama-sama menerapkan syarat yang makin ketat, karena terkait dengan keamanan pangan (food safety). Apakah perdagangan bebas menguntungkan? Pertama, memang NSB punya kesempatan untuk meraih keuntungan dari pasar NM yang makin terbuka. Namun, persoalannya bukan relasi antara NSB dan NM, melainkan lebih pada NSB-NSB. Bayangkan bila perdagangan bebas terjadi di ASEAN saja, maka sudah diduga pembudi-daya ikan patin dan lele akan kolaps karena produk Vietnam yang lebih mampu bersaing. Kedua, keuntungan ekspor NSB hanya akan dinikmati para eksportir atau pengusaha besar. Nelayan dan pembudi-daya ikan kecil sebagai pemasok bahan baku akan tetap menikmati harga lokal. Apakah dengan bea masuk nol persen ke Jepang saat ini nelayan dan pembudi-daya ikan juga menikmati kelebihan profit? World Fish (2008) menunjukkan bahwa di Afrika, perdagangan perikanan tidak berhubungan dengan kenaikan tingkat pembangunan ekonomi dan manusia.

Nah, kini krisis finansial global terjadi dan berdampak langsung terhadap perdagangan perikanan dunia. Lesunya pasar ekspor di Amerika Serikat dan Eropa tersebut akan menjadikan negara berpenduduk besar menjadi sasaran baru ekspor perikanan. Karena itulah perlu segera diantisipasi fenomena ini melalui instrumen pengendalian impor, seperti peningkatan uji mutu produk, pembatasan pelabuhan masuknya produk impor, dan dalam beberapa kasus perlu pengenaan tarif. Diversifikasi pasar juga sangat penting.

Sementara itu, isu subsidi juga mengancam. Menurut APEC (2000) nilai subsidi perikanan di dunia mencapai US$ 12,6 miliar dan mencakup 70 persen negara-negara produsen perikanan. Sementara Milazzo (1998) memprediksi sekitar US$ 20,5 miliar untuk seluruh perikanan dunia. Dan OECD (2003) serta WTO menghitung masing-masing hanya sekitar US$ 5,97 dan US$ 0,82 miliar. Ini dianggap membahayakan perdagangan bebas dan menyebabkan over-eksploitasi. Namun, Marine Resources Assessment Group atau MRAG (2000) mengingatkan bahwa masalah over-eksploitasi sumber daya ikan di NSB ini bukan karena subsidi, melainkan karena lemahnya pengelolaan sumber daya perikanan. Hal yang sama juga sesuai dengan hasil riset beberapa ilmuwan Jepang di World Fisheries Congress lalu yang melihat subsidi tidak berkorelasi dengan kerusakan sumber daya. Melihat besarnya masalah kemiskinan nelayan, maka subsidi secara langsung, seperti skema kredit khusus bagi nelayan, tentu masih relevan. Hanya, memang subsidi tersebut mesti disertai dengan skema fisheries management yang memadai. Untuk itu, globalisasi perikanan harus disikapi secara komprehensif dan kritis. Tanpa itu, kita akan terus menjadi korban. *

Sumber: Koran Tempo


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: