Posted by: Hendra Siry | 16 December, 2008

Deklasrasi Juanda: Cuplikan Tulisan Sudirman Saad

Pada masa pemerintahan Orde Lama, praktis seluruh energi bangsa terkuras untuk usaha konsolidasi kebangsaan dan kewilayahan. Di dalam bidang hukum sumberdaya pesisir dan laut, sebagian terbesar difokuskan pada usaha memperluas wilayah dan memberikan dasar hukum bagi wilayah perairan nasional itu. Melalui Keputusan Perdana Menteri No. 400/PM/1956 tertanggal 17 Oktober 1956, dibentuklah suatu Panitia Interdepartemen yang bertugas untuk merancang UU tentang Laut Wilayah Indonesia dan Daerah Maritim. Panitia tersebut dikemudian hari lebih populer sebagai Panitia Pirngadi karena diketuai oleh Kolonel Pirngadi. Tanggal 7 Desember 1957 RUU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim telah selesai dibuat serta telah dilaporkan kepada Perdana Menteri.[1]

Ketika RUU tersebut diedarkan kepada para anggota kabinet untuk dipelajari, suasana negara dan bangsa Indonesia sedang bergolak menyusul selesainya Sidang Umum PBB, yang kian menegangkan hubungan Indonesia-Belanda berkaitan dengan status Irian Barat. Guna mematahkan kekuatan ekonomi Belanda, pemerintah mengumumkan politik nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, yang pengambilalihannya dimulai pada tanggal 3 Desember 1957. Belanda memberikan reaksi keras dengan menggelar kekuatan armada kapal-kapal perang menuju ke Irian Barat dengan menjelajahi Laut Jawa dan lautan Indonesia Bagian Timur. Indonesia tidak bisa berbuat banyak, selain lantaran armada lautnya belum mampu menandingi armada laut Belanda, juga Ordonansi 1939 (yang masih berlaku) memungkinkan kapal-kapal asing tersebut lalu lalang sebagai konsekuensi lebar laut teritorial yang hanya 3 mil.[2]

Kegentingan Irian Barat tersebut kemudian mendominasi pembicaraan dalam rapat-rapat kabinet. Menteri Veteran lalu menugasi Mochtar Kusumaatmadja untuk mencarikan solusi hukum agar Laut Jawa dan wilayah perairan di antara pulau-pulau Indonesia tertutup bagi kapal militer asing. Mochtar Kusumaatmadja akhimya merekomendasikan penggunaan asas archipelago, seperti telah diterapkan oleh Mahkamah Intemasional dalam sengketa perikanan Norwegia-Inggris pada tanggal 18 Desember 1951 dan dipraktikkan Philipina seperti tertera dalam Nota Diplomatik tertanggal 12 Desember 1955.[3]

Suasana politik dan diplomatik demikian itulah yang melatarbelakangi lahimya Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Ada dua kaidah hukum yang penting dalam deklarasi tersebut. yakni perluasan lebar laut tentorial dari 3 mil menjadi 12 mil dan klaim bahwa seluruh wi1ayah perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan wilayah pedalaman yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. [4]

Kedua kaidah hukum tersebut selanjutnya dikukuhkan melalui UU No, 4 (Prp) Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Kemudian pada tahun 1963 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerinah No. 103 tentang Lingkungan Maritim. Di da1am kurun waktu pemerintahan Orde Lama pula, tiga Konvensi Jenewa 1958 diratifíkasi melalui UU No. 19 Tahun 1961. Ketiga konvensi yang diratifíkasi itu adalah (1) Konvensi mengenai Penangkapan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Bebas, (2) Konvensi mengenai Dataran Kontinental, dan (3) Konvensi mengenai Laut Bebas.

[1] Lihat St. Munadjat Danusaputro, Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya (Bandung: Binacipta-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980), hlm. 97-99.

[2] Ibid. hlm. 102-103.

[3] Ibid, hlm. 104-106.

[4] Lihat Andi Hamzah, Laut Teritorial dan Perairan Indonesia (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1984), hlm.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: