Posted by: Hendra Siry | 30 September, 2008

Pengelolaan Pesisir Tidak Terarah Setiap Tahun 200.000 Hektar Hutan Bakau Rusak

Pengelolaan wilayah pesisir tidak terarah. Hingga kini, pemerintah pusat belum menerbitkan aturan tentang panduan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini menghambat upaya pemerintah kabupaten/kota dalam upaya membangun wilayah pesisir.Hal itu dikemukakan Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria, Selasa (9/9) di Jakarta. Menurut Arif, belum dibuatnya aturan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum berpihak pada pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir.

Dijelaskan, pada Juli 2007, pemerintah menerbitkan Undang- Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU itu menugaskan agar dibuat peraturan menteri (permen) kelautan dan perikanan paling lambat Oktober 2007 untuk menjabarkan UU No 27/2007 itu. “Namun, hingga kini belum ada permen yang disahkan,” kata Arif.

Setidaknya 11 draf permen kelautan dan perikanan terkait pengelolaan pesisir telah selesai disusun tahun 2007, tetapi hingga kini belum ada yang disahkan.

Rancangan permen itu antara lain tentang perencanaan pengelolaan pesisir, pemberdayaan masyarakat, konservasi pesisir, mitra bahari, pemanfaatan pulau kecil, pengawasan, dan akreditasi. “Kelambatan penerbitan aturan turunan merupakan langkah mundur pemerintah. Ini menghambat kabupaten/kota dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir,” ujar Arif.

Menurut Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil DKP Syamsul Maarif, tertundanya pengesahan permen pengelolaan pesisir karena ada hambatan administrasi.

Syamsul mengakui, tidak adanya aturan yang jelas telah menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir tidak terarah dan berpotensi merusak lingkungan.

Menurut Syamsul, meski belum ada panduan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun perda pengelolaan pesisir tanpa harus menunggu permen.

“Silakan pemda berkonsultasi dengan pemerintah pusat tentang perda pengelolaan pesisir. Sepanjang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dimungkinkan,” katanya.

Tidak adanya panduan tentang pengelolaan pesisir, kata Arif, membuat pemda kerap membuat aturan tata ruang sendiri yang acapkali tidak memerhatikan kelestarian lingkungan.

Hutan bakau rusak

Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, laju kerusakan hutan bakau sekitar 200.000 hektar per tahun, yakni terjadi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Luas hutan bakau di seluruh Tanah Air kini diperkirakan hanya tinggal 1,2 juta hektar karena sebagian sudah beralih menjadi tambak, permukiman, dan kawasan industri. Padahal, luas wilayah pesisir Indonesia dua pertiga dari luas daratan dan garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunia. (lkt)

Sumber: Kompas.com 10-09-2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: