Posted by: Hendra Siry | 17 March, 2008

Aksi Kapal Ikan FOC dan Kerugian Indonesia

Sebuah Tulisan dari Roso Setyono

Setiap tahun, Indonesia rugi rata-rata Rp 3 triliun akibat pencurian 1,6 juta ton ikan. Jumlah ikan bernilai ekonomis, seperti, tuna dengan berbagai jenis, yang dicuri itu sekitar 25 persen dari potensi perikanan perairan Indonesia. Angka ini laporan dari Badan Pangan Dunia (Food and Agricultural Organization-FAO) yang disiarkan, baru-baru ini.

Hasil penelitian sejumlah lembaga internasional menunjukkan, pencurian ikan dilakukan oleh kapal-kapal berbendera kemudahan (flag of convenience-FOC). Saat ini sekitar 60 persen kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut menggunakan bendera FOC. Kapal FOC tersebut bebas dari hukum negara pemilik kapal. Tentu saja kapal tersebut dengan seenaknya melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak mengikuti ketentuan hukum/peraturan (IUU – illegal, unreported and unregulated).

Katie Higginbottom, peneliti senior pada ITF (International Transport Workers’ Federation – Federasi Serikat Pekerja Transpor Internasional) dalam tulisannya yang berjudul Out of Sight, Out of Mind (2005) menyatakan, banyak keuntungan yang diperoleh kapal ikan FOC ini melalui praktik IUU. Bahkan MRAG (Marine Resource Assessment Group) melaporkan, akibat IUU tersebut setiap tahun negara-negara pantai kehilangan pendapatan antara US$ 4,2 miliar sampai US$ 9, 5 miliar atau 20 persen da- ri pendapatan hasil tangkapan global.

Termasuk di sini adalah tidak diindahkannya standar keselamatan pelayaran dan standar kesejahteraan pelaut. Bahkan yang sering terjadi ialah pelanggaran hak-hak pelaut dan penindasan pelaut. Bahkan tidak jarang pelaut ditelantarkan di suatu pela- buhan.

Contohnya beberapa tahun lalu, sebuah kapal ikan milik Thailand menelantarkan 1.000 pelaut warga negara Myanmar di Tual, Maluku. Mereka sebetulnya petani yang mengungsi dari Myanmar ke Thailand yang kemudian direkrut oleh sebuah jaringan untuk bekerja di kapal ikan. Setelah kasus ini terbongkar, ITF mengusutnya. Sebagian dari warga Myanmar itu telah dipulangkan ke negaranya. Sedangkan 300 orang lagi saat ini masih di Tual bercocok tanam.

Sejarah Kapal FOC

Saat ini Seksi Perikanan ITF bekerja sama dengan FAO, IWC (International Whaling Commission), ILO (International Labor Organization) dan IMO (International Maritime Organization) memerangi kapal-kapal ikan FOC dan IUU. Kapal yang menggunakan bendera FOC hanya menguntungkan si pemilik kapal dan negara yang mengeluarkan FOC. Banyak sekali yang tidak memperlakukan pelaut secara manusiawi dengan mengikuti standar internasional. Juga tidak memenuhi standar internasional mengenai aspek-aspek teknis kapal.

Saat ini terdapat 39 negara yang mengeluarkan FOC. Sejarah adanya FOC tidak terlepas dari terjadinya perang antarnegara di Eropa pada tahun 1600-an. Agar perdagangan tetap jalan kapal milik negara yang sedang berperang menggunakan bendera dari negara yang tidak ikut berperang, sehingga tidak dirampok, ditembak, dirampas, atau ditenggelamkan oleh negara yang sedang berperang.

Kemudian FOC yang berkembang sampai saat ini dimulai tahun 1922. Waktu itu kapal bendera Amerika Serikat (AS) dilarang membawa alkohol dan jadi tempat berjudi. Pemilik kapal, warga negara AS, tidak menggunakan bendera AS, melainkan bendera negara lain, sehingga bebas membawa alkohol dan tempat berjudi. Kemudian pada 1947, Yunani khawatir bila kapal-kapalnya jatuh ke komunis sehingga menggunakan FOC. Berkembanglah negara lain seperti Liberia, Panama, dan Cyprus mengeluarkan FOC.

Sebetulnya pada 1920-an di AS, sudah ada gerakan anti-FOC. ITF sendiri berjuang anti-FOC yang didiskusikan di ILO pada 1933. Pada 1978, ILO mengeluarkan Konvensi 147 memerangi FOC. Yang terakhir keluar Konvensi 2007 tentang perikanan. Para pekerja industri pelayaran, baik yang bekerja di atas kapal maupun di pelabuhan, sering melakukan aksi.

Pekan Aksi

Pada Desember 2006, ITF di seluruh dunia melakukan pekan aksi. Pihak ITF telah menempatkan inspektur di 174 pelabuhan di dunia untuk memeriksa standar kerja pelaut dan standar keselamatan pelayaran. Biasanya pelanggaran terjadi di kapal-kapal FOC.

Banyak negara telah memerangi kapal-kapal FOC. Syaratnya berilah kemudahan kapal yang kembali menggunakan bendera negara pemiliknya (return back). Seperti Belanda. Bahkan Presiden Argentina, pada 2004 berkonsultasi dengan serikat pekerja di sektor industri pelayaran untuk menggiring kapal milik pengusaha Argentina kembali menggunakan bendera negaranya.

Indonesia sendiri ikut memerangi kapal FOC melalui Paket November tertanggal 21 November 1988 yang kemudian dikenal dengan Paknov 21 untuk melindungi industri pelayaran nasional. Antara lain diterapkan asas cobatage, yakni kapal yang mengangkut barang Indonesia harus menggunakan kapal bendera Indonesia. Tetapi, ada celahnya sebab tidak menyebutkan pendirian perusahaan pelayaran harus menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Sebelumnya, sudah diterbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 1984. Kemudian yang terakhir, Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tertanggal 28 Maret 2005. Asas cabotage ini ialah agar barang-barang yang diekspor, diimpor ke Indonesia dan angkutan antarpulau dilakukan oleh kapal bendera Indonesia. Ini tidak mudah dilaksanakan, sebab kapal-kapal asing termasuk kapal FOC diageni oleh perusahaan pelayaran Indonesia. Dan pangkalannya (home base) juga di Indonesia.

Kebijakan pemerintah ini agak bagus karena sudah ada kapal milik warga Indonesia yang tadinya menggunakan FOC kembali ke bendera nasional. Tetapi, belum ada kapal-kapal ikan milik orang Indonesia yang kembali menggunakan kapal bendera nasional.

Memang belum ada kapal ikan FOC milik warga Indonesia yang ditangkap. Tapi, kampanye antikapal ikan FOC ini mengingatkan agar kekayaan laut Indonesia jangan dicuri yang merugikan kepentingan nasional. Rp 3 triliun setiap tahun itu bukan jumlah yang kecil. Jumlah ini sangat berguna untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Kalau ada warga Indonesia yang memiliki kapal ikan berbendera FOC dan menangkap ikan di wilayah Indonesia maka kerugian bukan hanya Rp 3 triliun setiap tahun, tapi masih ditambah lagi dengan tidak masuknya pajak ke negara dan membeli BBM bersubsidi yang bukan haknya. Belum lagi rusaknya lingkungan yang mengganggu ekosistem dan menipisnya stok perikanan di perairan Indonesia.

Selain itu, kesejahteraan pelaut di kapal ikan FOC tidak mengikuti standar internasional. Umumnya pelaut yang bekerja di kapal-kapal FOC gajinya di bawah standar ILO, yakni US$ 375/bulan. Bahkan ada yang digaji US$ 50/bulan. Bekerja melebihi waktu kerja yang normal, tidak ada perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kerja di bawah standar.

Untuk itu, setiap negara harus meratifikasi dan melaksanakan konvensi-konvensi IMO (Organisasi Maritim Inter- nasional), Konvensi ILO 2007 tentang Perikanan, Konven- si 1974 tentang Keselamatan Jiwa di Laut, Konvensi 1978 tentang Standar of Training, Certification and Watchkeeping (SCTW) yang telah diamendemen (SCTW 95), serta konvensi pencegahan polusi di kapal 73/78.

Penulis adalah wartawan senior

Advertisements

Responses

  1. ini, merupakan berita yang baru bagi saya, oleh karena itu perlu diadakan penelusuran lebih lajut mengenai pengaruh dari kapal-kapal FOC itu terhadap perikanan di nusantara ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: