Posted by: Hendra Siry | 13 March, 2008

Pengkaplingan Pesisir Ancam Nelayan

Kebijakan pemerintah untuk pemberian hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama 20 tahun menuai protes keras dari nelayan.

Mereka menuntut pemerintah membatalkan aturan itu karena mengancam ruang penghidupan dan pencarian nelayan.

Tuntutan itu disampaikan sejumlah perwakilan organisasi nelayan dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada unjuk rasa di Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan, Kamis (6/3). Unjuk rasa itu juga diwarnai aksi teatrikal tentang penggusuran nelayan oleh pengusaha.

Para pengunjuk rasa menuntut dihapuskannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

UU itu membuka peluang bagi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau selama 20 tahun, dan dapat diperpanjang.

Mematikan nelayan

Nelayan asal Bengkalis, Kepulauan Riau, Abu Samah, mengatakan, izin pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bentuk pengingkaran pemerintah terhadap janji untuk melindungi nelayan. Kebijakan itu akan mematikan aktivitas nelayan tradisional.

“Pemerintah belum bisa memberantas penangkapan ikan ilegal yang merugikan nelayan kecil, dan sekarang ingin mempersempit ruang gerak nelayan. Di mana keberpihakan terhadap nelayan?,” tutur Abu, yang juga pengurus Serikat Nelayan Kecamatan Bantan (SNKB).

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Riza Damanik mengatakan, pengkaplingan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya dan industri merupakan bukti pemerintah tidak berpihak pada nelayan.

Kebijakan itu memberi peluang untuk eksploitasi perairan dan pulau secara besar-besaran oleh pemodal, tetapi memiskinkan nelayan.

Menurut Riza, hampir seluruh nelayan tradisional selama ini menggantungkan hidup dari menangkap ikan, sedangkan hasil tangkapan di kawasan pesisir terus merosot.

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil DKP Ferrianto Djais mengatakan, pemberian hak pengusahaan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya mendorong pengembangan ekonomi kawasan secara optimal.

Kebijakan itu, jelas Djais, untuk melindungi nelayan dan masyarakat adat agar tidak termarjinalkan dalam pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. (lkt)

 Sumber: KOMPAS, Sabtu, 8 Maret 2008.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: