Posted by: Hendra Siry | 29 January, 2008

Kerugian akibat “Illegal Fishing” Capai Rp 875 Miliar

Kerugian akibat illegal fishing atau penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Sumatera Utara setiap tahun mencapai Rp 875 miliar. Masih maraknya illegal fishing di Sumatera Utara disebabkan keterbatasan aparat penegak hukum menjaga luasnya perairan.

“Kerugian itu kalau dihitung dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi nasional. Total produksi ikan di Sumut mencapai 424.201,03 ton tahun 2007. Dari jumlah itu, 358.072,39 ton di antaranya hasil tangkapan di laut,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut Yoseph Siswanto, Senin (21/1) di Medan.

Menurut Yoseph, kemampuan patroli aparat di lautan hanya 16 kali setiap tahun. Patroli biasa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, polisi perairan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut. “Tiap instansi hanya bisa melakukan patroli maksimal 16 kali setiap tahun. Dengan luasnya perairan yang kami miliki, terutama pantai barat Sumut yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, patroli yang kami lakukan tidak cukup untuk bisa menghentikan aktivitas illegal fishing,” ujarnya.

Yoseph menuturkan, selama ini aktivitas illegal fishing lebih banyak terjadi di pantai barat Sumut. “Banyak kapal Thailand dan Hongkong leluasa beroperasi di sana,” katanya.

Menurut Yoseph, illegal fishing di Sumut meliputi tiga jenis. Pertama, kapal ikan baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak terdaftar. Kedua, kapal ikan dengan alat tangkap yang dilarang, seperti trawl, sianida, atau bom. Ketiga, kapal ikan yang menjual hasil tangkapnya di laut.

Menjual hasil tangkap di laut juga sering terjadi di perairan Pulau-pulau Batu, Nias Selatan. Padahal, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut telah menyediakan cold storage dan tempat pelelangan ikan di Pulau Tello, pulau utama di gugusan Pulau-pulau Batu. Namun, menurut Kepala Perwakilan Nias Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias William P Sabandar, nelayan lebih tertarik menjual langsung ke kapal ikan asal Hongkong. (BIL)
Sumber: Kompas, 23 Januari 2008


Responses

  1. salam kenal dari saya, ngomong2 lg ada dimana skrg mas?

  2. Salam kenal juga Bung Roffi. saya lagi di Canberra menyelesaikan tugas amanat. Mohon doanya agar cepat selesai.
    Wassalam,

  3. mas… mau nanya ne…

    kalo kasus nya kapal yg punya dokumen gak beroperasi, trus dokumen kapal itu dicopi n di pakai buat kapal lain yang didatangkan dari luar, itu bs dikatakan gak terdaftar jg dunk y??

    trus dasar hukum n sanksinya sendiri apa pak??

  4. Rin, terima kasih atas kunjungan dan komentarnya.
    Jelas ini juga tidak terdaftar. Wong dokumennya buat kapal yang lain, masak dipakai untuk mendatangkan kapal dari luar negeri.
    Detail hukumnya ada termasuk sanksinya. Payung hukumnya UU 31/2004 tentang Perikanan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: