Posted by: Hendra Siry | 17 January, 2008

Menguatnya Resentralisasi di Tahun Ketujuh Otonomi Daerah – Pasung Daerah lewat Kebijakan

(Jawa Pos Pro Otonomi) – Pusat boleh saja mengklaim bahwa otonomi daerah (otda) masih menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun, yang dirasakan daerah adalah sebaliknya. Berikut paparan Hariatni Novitasari dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
———

DAERAH menilai, tujuh tahun otda, kebijakan pusat bukannya semakin memihak daerah. Sebaliknya, pusat memasung daerah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-otonomi. Penilaian itu diungkapkan para peserta lokakarya regulasi-regulasi pusat yang bermasalah di daerah. Acara tersebut diselenggarakan JPIP di Gedung Graha Pena pada Selasa (8/1/2008).

Lokakarya yang juga diadakan dalam rangka sosialisasi parameter Otonomi Award (OA) 2008 itu dihadiri asisten kepala daerah, sekretaris kabupaten-kota (Sekkab/Sekkota), dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten-Kota (Bappekab/Bappeko) di Jawa Timur. Hadir sebagai pembicara M. Mahfud M.D. dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Purwo Santoso dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kondisi itulah yang disebut Purwo Santoso dengan titik balik desentralisasi. Penyebab resentralisasi adalah kegagalan dalam merujukkan antara demokrasi dan birokrasi. Menurut dosen UGM tersebut, model kerja birokrasi yang top-down (atas-bawah) bertentangan dengan prinsip demokrasi yang bottom-up. \”Pusat merasa memiliki otoritas kepada daerah,\” tegasnya.

Setidaknya, ada dua cara yang digunakan pusat untuk menarik dengan halus (soft centralization) kewenangan yang telah dilimpahkan. Pertama, melalui pembuatan regulasi. Baik yang berbentuk peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri dalam negeri (permendagri), maupun surat edaran (SE) menteri. Dari pengalaman daerah, peraturan non-undang-undang (UU) dan tidak ada dalam urutan perundangan-undangan di Indonesia justru yang paling memberatkan bagi daerah.

Sebagai contoh, Permendagri No 13/2006 dan telah diubah menjadi Permendagri 59/2007. Peraturan itu dianggap daerah sangat menyulitkan dalam merancang program-program di daerah. Dengan kode rekening dan jenis kegiatan serta program yang telah dipersiapkan posnya, ide kreatif daerah dalam merancang program telah terbonsai. Kalau daerah ingin mengubah pos anggaran, harus dibuat peraturan tertulis kepada pusat. Termasuk, dana yang disalurkan untuk penanganan bencana.

Selain peraturan yang memberatkan, daerah dibebani dengan regulasi yang simpang siur dan tidak sinkron. Misalnya, UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu, mengenai penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di UU 32/2004, RPJMD cukup disahkan melalui peraturan bupati/wali kota (perbup/perwali). Sedangkan di UU 25/2004, harus disahkan peraturan daerah (perda). Selain itu, banyak ketentuan yang ada di dalam UU SPPN tersebut kurang bisa diterapkan di daerah.

Kedua, melalui dana yang diserahkan kepada daerah. Baik yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana perimbangan yang disalurkan kepada daerah setiap tahun. Daerah dibuat tidak berkutik dengan besarnya ketergantungan mereka terhadap dana perimbangan itu. Daerah miskin seperti Bondowoso mengakui adanya ketergantungan yang besar terhadap dana dari pusat. Tanpa dana tersebut, amat sulit bagi daerah penghasil tape itu untuk menjalankan pembangunan di daerah.

Akibat ketergantungan daerah, setiap tahun daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan DAU-nya. Termasuk dengan cara lobi-lobi ke pusat. Oleh daerah, DAU tersebut digunakan untuk membiayai belanja-belanja rutin seperti gaji pegawai. Selain itu, dalam pengelolaan DAK, pusat sudah menentukan peruntukannya (pos). Meski, pos yang telah diplot pusat tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Para peserta juga mengkritik keharusan untuk menyediakan dana pendampingan program-program yang didesain pusat seperti pemberantasan kemiskinan. Daerah mengakui bahwa itu memberatkan.

Sumber: Jawa Pos, 14 Januari 2008


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: