Posted by: Hendra Siry | 21 December, 2007

Resensi Buku: Membangun Raksasa Ekonomi

Merajut Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir
oleh
Hendra Yusran Siry

Membangun Raksasa Kehadiran buku Membangun Raksasa Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, semakin menambah khazanah perbukuan di bidang kelautan dan perikanan, serta meramaikan kancah pengugahan semangat kebaharian Indonesia. Buku yang ditulis bersama oleh praktisi pengelolaan wilayah pesisir, Dr. Irwandi Idris dan Dr. Sapta Putra Ginting dengan wartawan Suara Pembaruan, Budiman memberikan pemahaman akan arti pentingnya sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (SDWP-PPK) dan payung hukum yang menaungi pengelolaannya. Dua penulis pertama juga merupakan tokoh penting yang membidani penyusunan naskah Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 26 Juli 2007. Buku anyar bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan bulan Juli 2007 lalu ini semakin memaknai kehadiran UU PWP-PPK yang telah meretas masa lebih dari tujuh tahun kelahirannya.

Dengan gaya populer, buku ini mengusung dan mengupas akan pentingnya pengelolaan SDWP-PPK dengan menerapkan empat prinsip utama; (i) keterpaduan, (ii) pembangunan keberlanjutan, (iii) partisipasi dan keterbukaan serta (iv) kepastian hukum. Buku ini terdiri dari enam bagian. Bagian pertama buku ini membahas potensi, keragaan dan kekayaan SDWPPK dengan memuat data dan informasi terkini serta koreksi terhadap data yang senantiasa dirujuk penggiat kelautan seperti panjang garis pantai (95.181 km), dan jumlah pulau (17.480 pulau). Bagian pertama buku ini menggambarkan megapotensi SDWP-PPK Indonesia. Megapotensi inilah yang oleh penulis buku (Irwandi dkk) diibaratkan seperti “raksasa ekonomi yang siap menyejahterakan” bangsa Indonesia (hal 2).

Dua bagian berikutnya membahas kekeliruan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan SDWP-PPK (Bagian 2), serta upaya merumuskan akar permasalahan yang diibaratkan seperti “mengurai benang kusut” (Bagian 3). Dalam memahami akar permalahan, buku ini lebih memfokuskan untuk menguraikan benang kusut tersebut dengan menyoroti landasan hukum pengelolaan SDWP-PPK. Hegemoni pengaturan sektoral (hal 111 – 114) serta masih parsialnya landasan hukum yang memayungi pengelolaan SDWP-PPK (hal 115) merupakan dua hal klasik mendasar dalam kekeliruan pengelolaan SDWP-PPK yang dibahas oleh Irwandi dkk. Dua persoalan klasik tersebut telah memicu dan memacu kusut masainya pengelolaan SDWP-PPK.

Hal menarik lainnya dalam bagian ini adalah ulasan akan pentingnya memahami hak masyarakat adat yang telah memiliki pengaturan pemanfaatan SDWP-PPK sejak berabad-abad lalu. Sasi (kearifan local di Maluku) diketengahkan sebagai “contoh menarik dari eksistensi masyarakat adat” (hal 119). Isu otonomi daerah yang membuka ruang, peluang dan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah untuk ikut dalam pengelolaan SDWP-PPK turut dikaji dalam bagian ini. Pada porsi terakhir dari bagian ini ditampilkan ringkasan kajian lima konvensi dan agenda internasional yang melekat dan harus diperhatikan Indonesia dalam mengelola SDWP-PPK (hal 126 – 134).

Tiga bagian terakhir buku ini mengupas lebih lanjut tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang tegas memayungi dan mengatur pengelolaan SDWP-PPK. Eksistensi lima undang-undang penting yang terkait dengan pengelolaan SDWP-PPK (UU No. 9/1985 junto UU No. 31/2004, UU No. 5/1990, UU No. 24/1992 junto UU No. 26/2007 dan UU No. 21/1992) dikaji secara mendalam (Bagian 4) dengan menampilkan matriks kajian (hal 137 – 141). Hasil kajian tersebut memiliki dua kesimpulan penting, yakni (i) minimnya nuansa dan upaya keterpaduan, serta (ii) belum diaturnya masalah mendasar dan mendesak dalam pengelolaan SDWP-PPK.

Untuk itu pada Bagian 5, Irwandi dkk menawarkan prinsip dan mekanisme pengaturan pengelolaan SDWP-PPK (hal 148 – 153) serta bagaimana secara bijak memilih alternatif dalam pengelolaan SDWP-PPK (hal 154 – 181) yang mencakup kelembagaan baru, fasilitasi dan konsultasi, mekanisme koordinasi, keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders), muatan program pengelolaan SDWP-PPK, insentif, akreditasi, keuangan, pemantauan dan evaluasi, penegakan hukum dan sanksi, serta penyelesaian konflik. Cakupan ini juga yang mendasari penyusunan suatu perangkat hukum serta konsep penegakan hukum untuk pengelolaan SDWP-PPK. Bagi Irwandi dkk, kecakapan dalam menentukan alternatif dari cakupan tersebut merupakan modal dasar dan kunci utama untuk secara bijaksana dan bestari mengelola SDWP-PPK. Inilah agaknya bisa menjadi upaya “membangunkan raksasa ekonomi”.   

Bagian 6 buku ini memuat penekanan akan penting dan perlunya Indonesia memiliki peraturan perundangan dalam pengelolaan SDWP-PPK. Bagian ini mencoba mengetengahkan satu upaya untuk mengelola wilayah dan sumberdaya pesisir secara lebih bijaksana melalui pemberian kepastian dan payung hukum, yakni UU PWP-PPK. Dalam bagian ini, Irwandi dkk menjelaskan pokok pikiran, objek dan lingkup pengaturan dari UU PWP-PPK. Tak lupa juga disinggung stategi penyusunan dan konsultasi publik dalam kelahiran UU PWP-PPK. Naskah UU PWP-PPK sendiri dimuat pada bagian terakhir buku ini yang mengambil hampir seperempat dari isi buku ini (71 halaman dari 296 halaman).

Salah satu lingkup pengaturan UU PWP-PPK yang telah menjadi wacana yang menghangat adalah Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP-3) di berbagai media. HP-3 sebagaimana dijelaskan Irwandi dkk adalah instrumen pemanfaatan SDWP-PPK selain izin usaha. HP-3 diberikan kepada individu, badan usaha, atau kelompok masyarakat hukum adat yang telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola SDWPPK (hal 198). Dengan kata lain, HP-3 memberikan kepastian hukum dan membawa konsekuensi kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan SDWPPK secara adil dan berkelanjutan.

Wacana penerapan HP-3 yang idenya berasal dari kegiatan individual transferable quota (ITQ) perikanan di kanada, Selandia Baru dan Islandia (hal 198) ini semakin menghangat dengan adanya pandangan yang tidak setuju dengan HP-3. Pandangan-pandangan yang tidak setuju tersebut seperti (i) HP-3 akan mematikan akses masyarakat yang tidak memiliki kekuatan modal karena arus modal akan terasa kental dalam pemberian hak, (ii) HP-3 lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya atau (iii) HP-3 berpotensi menjadi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) jilid dua di wilayah pesisir yang gagal. Irwandi dkk mencoba menepis anggapan ini dengan memberikan argumentasi bahwa HP-3 merupakan jawaban akan belum adanya bentuk peraturan perundang-undangan dalam hak pengelolaan SDWPPK, sementara di lapangan telah banyak pelaku ekonomi yang memanfaatkan SDWP-PPK dan punya konflik dengan masyarakat pesisir (hal 200). Lebih lanjut dijelaskan HP-3 yang bermatra laut juga merupakan upaya antisipasi potensi konflik di wilayah pesisir. Pemberian HP-3 harus didahului oleh adanya dokumen perencanaan SDWPPK yang meliputi rencana strategis dan zonasi pengembangan kawasan pesisir dan laut yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, HP-3 perlu ditindaklanjuti secara terencana dan sistematis dengan melibatkan pemangku kepentingan agar stigma makin diatur makin kacau bisa ditepis.

Buku yang informatif ini penting untuk dijadikan rujukan bagi mereka penggiat di bidang kelautan dan perikanan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan SDWPPK. Dengan kemasan, tata letak yang menarik serta besar huruf yang proporsional buku ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi pembangunan kelautan dan perikanan. Namun ada beberapa catatan yang bisa menjadi perhatian untuk upaya penyempuranaan buku ini.

Pertama, terdapat beberapa foto, tabel dan ilustrasi yang tidak mencantumkan sumber rujukan. Kedua, merujuk judul buku yang seksi, kiranya perlu dibahas lebih mendalam keseksian dari judul yang disajikan, seperti (i) apakah kandungan dan potensi dari sumberdaya pesisir cukup kuat untuk menjadi raksasa yang tangguh serta welas asih kepada pemangku kepentingan wilayah pesisir, terutama nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat tradisional yang telah turun temurun menjadikan pesisir sebagai matra dan mitra hidup mereka, atau (ii) bagaimana cara membangunkan raksasa ekonomi agar begitu terjaga tidak langsung linglung dan terkapar. Mungkin judul seperti “Meretas Kepastian dalam Pemanfaatan Pengelolaan SDWPPK” bisa menjadi pertimbangan untuk menghilangkan bias dan kesenjangan harapan pembaca sewaktu membaca judul buku tersebut. Ketiga, penambahan indeks buku akan sangat membantu pembaca secara cepat dan tepat mencari bagian yang diinginkan.

Data Buku:

Judul: Membangunkan Raksasa Ekonomi, Sebuah Kajian terhadap Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Penulis: Irwandi Idris, Sapta Putra Ginting dan Budiman
Tebal:  311 halaman, berwarna
Penerbit: PT. Sarana Komunikasi Utama, Penerbit Buku Ilmiah Populer
Terbit:  Juli 2007

ISBN: 978 979 12 91 00 2
Harga  Rp. 80.000

Catatan:

Naskah ini dikirim untuk Harian KOMPAS.


Responses

  1. Resensi yang menarik. Saya jadi ingin memiliki bukunya🙂

    Bang Hendra sudah saatnya juga lo menulis buku🙂

  2. Sama halnya dengan di daratan di laut juga ternyata harus punya kepastian hukum guna mengatur segala kepentingan masyarakat yang melakukan pengelolaan wilayah pesisir, bukan hanya itu kepastian itu berguna untuk mengatur aktifitas negara yang berada di luar indonesia. Secara sederhana, laut bukan lagi di lihat sebagai daerah yang bebas untuk di kelola, tetapi lebih pada bagaimana laut di jadikan terkapling dan terpetak. Saya mencoba melihat bahwa bagaiman jika nanti laut juga akan di jual selayaknya tanah dengan harga yang sesuai dengan letak (strategis atau tidak). Pada posisi ini, masyarakat kemudian akan di beratkan. Parahnya adalah sebagian besar penduduk miskin indonesia tinggalnya di pesisir. Daerah pesisir adalah daerah yang pinggir dan masyarakatnya terpinggir secara struktural.
    Dari sini kita melihat bahwa penerapan hukum untuk pengaturan daerah pesisir adalah hal yang baik untuk di terapkan, akan tetapi pada sisi lain akan memberikan efek yang negatif di mana masyarakat miskin akan terseret arus balik gelombang modernisme, di mana segala sesuatunya harus serba teratur sementara para pencipta keteraturan hanyya menjadikan itu peluang untuk mengurangi ritme gerakan membangun kesejahteraan oleh masyarakat sendiri.

    Salam kenal dari ku
    Syahden-

  3. Terima kasih atas komentar dan sarannya.
    Buat Bung Syahden, terima kasih banyak atas komentar dan salam kenalnya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: