Posted by: Hendra Siry | 6 October, 2016

Climate Change and Ocean Politics

CLIMATE CHANGE AND OCEAN POLITICS: Call for chapters (revised)
Deadline for expressions of interest: 28 October 2016

 

Climate change will have profound effects on the world’s oceans. Indeed, the impacts are already being felt. The environmental, social and economic consequences will likely be pronounced in coming decades. The impacts of climate change on oceans and seas will also have political implications at all levels – local, national, international and global. Responses to oceanic change will result in winners and losers, and thus will involve politics in all its manifestations. Oceanic change will require politically difficult choices for governments and other actors. 
Scientific literature on the role of oceans and seas in climate change is now extensive. In contrast, the body of literature analyzing the political and policy implications of oceanic change is relatively small. This book project will help to address this imbalance by bringing together research findings from political science and cognate disciplines to examine the political and policy dimensions of climate change for the world’s oceans. Climate Change and Ocean Politics will present a snapshot of the current state of knowledge and research in this vital area. 
Scholars conducting research on the politics and policy of oceanic change are invited to join the project. All chapters should make explicit connections between climate change, oceans or seas, and politics (broadly defined). Examples of topics that could be explored include the following, but this is not an exhaustive list:
Politics of sea-level rise for island and/or coastal states and/or cities

Local politics of coastal erosion due to climate change

Politics of territorial seas amidst climate change

Political economy of sea-level rise

Political impacts and implications of ocean acidification

Politics of Arctic sea routes (e.g., Northwest Passage, Northeast Passage)

Arctic sea routes, trade and/or economic globalization

Regional politics of the Arctic Ocean with waning ice

Growing interest among great powers (e.g., China, Russia, United States) in the Arctic

Russia’s revived military presence in the Arctic due to climate change

American and/or other NATO members’ maritime posture in the far North

Geopolitics and/or political economy of Antarctic resources as climate changes

Climate change and maritime conflict

Food politics in the context of sea-level rise and inundation of agricultural land

Politics of maritime geo-engineering technologies

Politics/political economy of shipping or marine transport with climate change

Politics of seaside/marine tourism with climate change

Ocean politics and climate justice

Politics of marine protected areas amidst climate change

Politics of the Coral Triangle or other coral regions in the context of climate change

National or regional politics of changing fisheries due to climate change

International politics of fisheries management with climate change

Politics of aquaculture with climate change (shellfish farming, shrimp farming, etc.)

Political impacts of storms made worse by climate change

Political effects of changes in El Nino events, Pacific Decadal Oscillation, ocean currents, etc.

Other issues that examine the politics of climate change as it relates to seas and oceans
Please send expressions of interest or chapter proposals/abtracts to the following email address by 28 October 2016: 
pharris@eduhk.hk

 

Full chapter drafts are not due at this time. Scholars who are invited to join the project will have several months to submit completed chapters for full review. Please include your name, affiliation, email address, office postal address and telephone number. Questions about the project are welcome.
For more information, please contact : 

Paul G. Harris

Chair Professor of Global and Environmental Studies, EdUHK

http://www.eduhk.hk/links/paul.g.harris

Posted by: Hendra Siry | 4 October, 2016

Makrifat Pagi dari Kang Yudi

Saudaraku, dalam tradisi besar umat manusia, kita temukan istilah kota (polis, civic, madina) dalam konotasi positif: keberadaban (civility), kemuliaan (nobility), dan keteraturan (order). Penjaga kehidupan kota itu sendiri bernama “polisi” (police), yang masih satu rumpun dengan kata “poli” (polite), yang berarti tertib sosial- santun berkeadaban. 
Menjadi warga kota berarti menjadi manusia beradab. “Menjadi manusia beradab,” ujar Fernand Braudel, “berarti memuliakan tingkah laku, menjadi lebih tertib-taat hukum (civil) dan ramah (sociable).” Max Weber mendefinisikan kota sebagai “suatu tempat yang direncanakan bagi kelompok berbudaya dan rasional.” 

Mendekati konstruksi ideal tentang kota, Jakarta pada mulanya dibangun dengan bayangan seperti itu. Modal awalnya adalah tempat yang lapang dan molek. “Segala hal di Batavia,” puji WA van Rees (1881), “lapang, terbuka, dan elegan.” Tiga abad sebelumnya, Tomé Pires melukiskan tempat ini sebagai, “sebuah pelabuhan yang indah, salah satu yang terbaik di Jawa”. 
Pada 1808, Herman Willem Daendels ditunjuk Pemerintahan Napoleon menjadi Gubernur Jenderal dengan misi, “menjaga Batavia dari serangan Inggris”. Ia tinggalkan Batavia tua di dataran rendah pelabuhan, lantas merancang kota Batavia baru di dataran lebih tinggi bagian selatan. Rancangan kota ini dikerjakan secara sungguh-sungguh, sehingga dinamai Weltevreden (Menteng), artinya ’sungguh memuaskan’, ‘tertata baik’. 
Dengan penataan yang baik dan memuaskan, Batavia sebagai the Queen of the East menjadi Mooi Indie berjiwa kosmopolitan. Meski harus diakui, di sana ada masalah yang imbasnya masih kita warisi. Masalah utamanya diisyaratkan Clifford Geertz dalam The Social History of an Indonesian Town (1965). Dalam desain kota kolonial, ada kesenjangan antara sektor komersial padat modal di tangan orang asing dan sektor subsisten padat karya di tangan penduduk lokal. 
Di sini, terjadi segregasi secara radikal di antara sektor ekonomi, sosial, dan budaya modern dan tradisional. Implikasinya, gejala urbanisasi di Indonesia bukan proses konversi dari desa ke kota melalui perubahan secara gradual dari nilai dan institusi yang ada. 
Sifat kosmopolitanisme yang muncul bukan hasil pencanggihan tradisi parokial dari elemen-elemen utama dalam masyarakat setempat, tetapi merupakan intrusi aneka kelompok asing yang berwatak kosmopolitan ke dalam kepompong lokal. Dengan kata lain, gejala urbanisasi itu datang sebagai tekanan dari luar bukan berkembang secara organik dari dalam. 
Akibatnya, kolonialisme berlalu dengan meninggalkan jejak fisik, tetapi tak mewariskan rasionalitas dan mentalitas kemodernannya. Di sana ada ruang hampa, karena tampilan luar modernitas kita tiru tanpa penguasaan sistem penalarannya. Dibawah gedung-gedung pencakar langit dan apartemen mewah, mentalitas udik bertahan, menjadikan kota bak hutan beton tanpa jiwa. 
Dalam kota hampa seperti itu, pemerintah menyeret warganya untuk melakukan pemujaan terhadap budaya kedangkalan. Rasionalitas birokrasi diruntuhkan lemahnya sistem pelatihan dan perekrutan pegawai yang buruk. 
Situasi ini diperparah oleh berimpitnya penguasaan birokrasi dengan kepentingan penguasa alat-alat produksi (kapitalis), yang menghancurkan perencanaan dan rancang-bangun perkotaan. Yang terwarisi dari kolonial hanya keburuknya, berupa kecenderungan diskriminatif dalam skala yang lebih parah. Meritokrasi dihancurkan oleh penurunan standar ekselensi dan kolusi.   
Di sini, destruksi tidak disebabkan keberlebihan rasionalitas pencerahan dalam pembangunan, seperti dikeluhkan di Barat. Alih-alih, karena kurangnya asupan dan pertimbangan rasionalitas yang membuat mediokritas melanda semua lini kehidupan. 
Banjir, kemacetan, polusi lingkungan, kriminalitas dan keburukan pelayanan publik Jakarta merupakan arus balik manajemen perkotaan yang memuja kedangkalan.Tanpa keberadaban dan penalaran, Jakarta segera berubah dari Queen of the East dalam imaji Belanda menjadi kota “heterogenik” dalam gambaran Lewis Mumford, yang penuh ambiguitas, kekerasan, disintegrasi, anarki, dan tragedi.
Perkembangan ini sangat merisaukan mengingat kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara. Sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat rujukan, Jakarta bisa diibaratkan sebagai pusat syaraf kehidupan nasional. Stroke yang menyerang Jakarta akan membawa kelumpuhan ke seluruh jaringan kehidupan. 
Siapa pun yang berani menjadi calon Gubernur Jakarta harus memiliki prasyarat mental yang sepadan dengan masalah yang harus diatasi. Pemimpin dengan jejak rekam yang buruk, tak siap berkeringat dan hanya mencari untung untuk diri sendiri, bagaimana mungkin bisa mengatasi masalah dan melayani warganya. 
Pilkada Jakarta bukanlah pertarungan mempertaruhkan gengsi primordialisme (etnis dan agama), tetapi pertarungan mempertaruhkan kewarasan dan kebaikan hidup bersama. 
(Yudi Latif, Makrifat Pagi)

Posted by: Hendra Siry | 30 September, 2016

Scholarships available for MSc in Carbon Finance

Applications are invited to join the MSc in Carbon Finance at the University of Edinburgh Business School, for the academic year commencing in September 2017. 

Scholarships with approaching deadlines:

 

• Chevening Scholarships. Deadline: 8th November 2016. The scholarships are awarded to outstanding scholars with leadership potential. More information is available at: http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/international/other-funding/chevening 

 

• Commonwealth Scholarships. Deadline: 15th November 2016. Commonwealth Scholarships are available for students from developing Commonwealth countries. More information is available at: http://cscuk.dfid.gov.uk/apply/scholarships-developing-cw/ 

 

There are also a number of other scholarships available, with further details at: http://www.business-school.ed.ac.uk/msc/carbon-finance/scholarships-funding. For more information on the MSc in Carbon Finance, including on how to apply, see http://www.business-school.ed.ac.uk/msc/carbon-finance.

 

About the MSc in Carbon Finance

The challenge of responding and adapting to climate change will drive trillions of dollars of new investment over the coming decades, with major changes required across the economy, in energy production and consumption, industry, buildings, transport, infrastructure, forests and agriculture. Following the Paris Agreement both developed and developing countries have increased commitments for addressing climate change, which will require greatly enhanced capacity in all aspects of carbon finance.

 

Graduates will be equipped for a career in low carbon investment, carbon markets, consulting, or related policy and regulatory roles. The programme includes specialist courses in energy finance, carbon markets, climate science and policy, carbon accounting and low carbon investment, as well as a carbon consulting project and individual dissertation. Courses are taught by leading researchers and practitioners with extensive experience of energy, carbon and financial markets, and students will benefit from interactions with the University of Edinburgh’s other world-leading Masters programmes in Carbon Management and Global Environment and Climate Change Law. The MSc is highly suited to professionals seeking to develop their careers, and to graduates seeking in specialise in this important growth area.

For more information, Please contact : 

Dr. Matthew Brander

Lecturer in Carbon Accounting
 University of Edinburgh Business School

29 Buccleuch Place, Edinburgh, EH8 9JS, UK

Tel: +44 131 651 5547; email: Matthew.Brander@ed.ac.uk

http://www.business-school.ed.ac.uk

 

Skype: matthew.brander

 

Interested in joining the world’s first MSc in Carbon Finance?

See http://www.business-school.ed.ac.uk/msc/carbon-finance

Posted by: Hendra Siry | 30 September, 2016

World Climate Week: 9-16th October

From 9 to 16 October, people from all over the world will come together for World Climate Week to build awareness about climate action using simulations on the UN climate talks. Will you join us by running an event? https://www.climateinteractive.org/programs/world-climate/world-climate-week-october-2016/

World Climate Week is aimed at engaging people with World Climate Simulations around the world. These mock-UN climate negotiation events will be held just before the actual climate talks in Marrakech. This will offer a concrete moment to generate conversations that can be part of the wave of action that encourages climate action.
In the last five months, volunteer World Climate facilitators have held events that collectively have reached over 5,000 participants around the world. World Climate, Climate Interactive’s simulation of the UN Climate talks, is becoming a critical tool for improving understanding and motivating action since the UN climate agreement was signed in Paris last December.
For more Information, please visit World Climate Simulation — https://www.climateinteractive.org/blog/join-us-for-world-climate-week-october-9-16/

As part of its climate outreach scheme, the International Climate Change Information Programme (ICCIP) is runninga series of Symposia tackling a variety of issues related to climate change adaptation, round the world. An overview

of the planned events can be seen at: http://www.iccip.net
Consistent with the goals of the outreach programme, we are pleased to announce the call for papers for the “World Symposium on Climate Change Impacts and Adaptation Strategies to Costal Communities”, to be held in Samoa, South Pacific, on 5th-7th July 2017.
Climate change is known to impact coastal areas in a variety of ways. According to the 5th Assessment Report produced by the Inter-

Governmental Panel on Climate Change (IPCC), coastal zones are highly vulnerable to climate change and climate-driven impacts may

be further exacerbated by other human-induced pressures. Apart from sea level rise which poses a threat to both human well being and

property, extreme events such as cyclones and storm surges lead not only to significant damages to property and infra-structure, but to salt water intrusion, the salinisation of groundwater, and intensification of soil erosion, among many other problems. There are also many negative impacts to the natural environment and biodiversity, which include damages to important wetlands and habitats that safeguard the overall ecological balance, and consequently the provision of ecosystem services and goods on which the livelihoods of millions of people depend.
These impacts are particularly acute in the developing countries and island Sates in the Pacific, Caribbean, Latin America and Asian region, since they have limited access to the funding and technologies needed to allow them to be more resilient and recover from the damages caused by hurricanes, floods and other extreme events.
The above state of affairs illustrates the need for a better understanding of how climate change affects coastal areas and communities, and for the identification of processes, methods and tools which may help the countries and the communities in coastal areas to adapt and become more resilient. There is also a perceived need to showcase successful examples of how to cope with the social, economic and political problems posed by climate change in coastal regions.
It is against this background that the “World Symposium on Climate Change Impacts and Adaptation Strategies to Costal Communities” is

being organized by the Research and Transfer Centre “Applications of Life Sciences” of the Hamburg University of Applied Sciences (Germany),

Manchester Metropolitan Universiy (UK), the International Climate Change Information Programme (ICCIP) and ADRIA Samoa. The Symposium will be a truly interdisciplinary event, mobilizing scholars, social movements, practitioners and members of governmental agencies, undertaking research and/or executing climate

change projects in coastal areas and working with coastal communities. The aims of the Symposium are:
i. to discuss the influences of, the damages and the threats posed by climate change to estuaries and coastal communities;
ii. to introduce approaches, methods, initiatives and projects which demonstrate how coastal communities can successfully

meet the challenges climate change poses to them. Here, an emphasis will be on the latest research, but also on

infra-structure projects, demonstrations on the use of technologies and natural and artificial means to reduce the

impacts of extreme events and sea level rise to coastal communities;
iii. to introduce funding schemes and mechanisms which can finance climate change adaptation in coastal areas and

iv. to network the participants, disseminate examples of best practice and foster collaboration in this very important field.
Last but not least, a further aim of the event will be to document and disseminate the wealth of experiences available

today. To this purpose, the book “Climate Change Impacts and Adaptation Strategies in Costal Communities” will be published, with all accepted papers. This will be a further volume of the award-winning book

series “Climate Change Management” published by Springer, which since its creation in 2008 has become the world´s leading peer-reviewed book series on climate change management.
Further details -and a full flyer- can be seen at:

https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-als/events/coastal2017.html

Participants at the third Our Ocean Conference announced over 136 initiatives on protecting ocean areas, promoting sustainable fisheries, reducing marine pollution, addressing climate and the ocean, building capacity, supporting coastal communities, and mapping and further understanding the ocean. Financial commitments included more than US$5.24 billion in support and commitments to protect nearly four million square kilometers of the ocean.

The 2016 Our Ocean Conference brought together Heads of State and Government, scientists, business leaders, NGOs and other stakeholders to tackle ocean issues. The Conference took place from 15-16 September 2016, in Washington, DC, US.
On protecting ocean areas, Cambodia established its first marine protected area (MPA), which covers 405 square kilometers. The US established a marine monument of 12,725 square kilometers covering the New England Canyons and Seamounts. The UK designated a sustainable use MPA throughout the St. Helena’s 445,000 square kilometer maritime zone and a roadmap to determine a MPA around Ascension Island. Ecuador announced the creation of a no-take marine sanctuary in its Galápagos Islands Marine Reserve, an area with the largest concentration of sharks in the world. Colombia’s announcement to quadruple the Malpelo Flora and Fauna Sanctuary also aims to protect one of the world’s largest aggregations of sharks. Seychelles will establish a 400,000 square kilometer MP by 2020 through a debt swap. Malta designated nine new MPAs that cover 3,450 square kilometers, an area larger than the country itself.
Several commitments expanded existing areas, including the US expansion of the Papahānaumokuākea Marine National Monument. The Federated States of Micronesia (FSM) will expand MPAs around each of its islands to 24 nautical miles, protecting an additional 184,948 square kilometers of its ocean waters. Other countries that announced commitments to create MPAs include Sri Lanka, the Republic of Korea, Thailand, Morocco, Norway, Lebanon, Kuwait, the Republic of the Congo, New Caledonia and France.
The Wildlife Conservation Society (WCS), in partnership with the Waitt Foundation and Blue Moon fund, committed US$15 million for the WCS MPA Fund, which aims to support efforts to meet or exceed the Aichi and the Sustainable Development Goal (SDG) targets of protecting 10% of the world’s ocean by 2020. The Global Environment Facility (GEF) committed US$33 million to the Fund, bringing its combined investment to US$48 million.
On promoting sustainable fisheries, the US reported on its Safe Ocean Network, which brings together 45 governments and organizations to combat illegal fishing. The Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) announced the entry into force of the Port State Measures Agreement (PSMA), with Ghana, Madagascar and Senegal committing to ratify the Agreement and countries announcing commitments for training and implementation. FAO also announced US$500,000 for its new global program to implement the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. The GEF, Conservation International (CI) and Rare announced the US$18 million Meloy Fund for Small-Scale Fisheries, an impact investment fund that will provide financial incentives for small-scale fishing communities to conserve coral reef ecosystems in Indonesia and the Philippines.
The US announced that some members of the World Trade Organization (WTO), including Argentina, Australia, Canada, New Zealand, Norway, Papua New Guinea, Peru, Switzerland and Uruguay, have committed to launch negotiations on an international agreement under the WTO to prohibit subsidies linked to illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing as well as subsidies that contribute to overfishing and overcapacity. Countries and other stakeholders announced a number of other commitments, from national plans to combat illegal fishing to support for regional fisheries management organizations (RFMOs) and other region sustainable ocean initiatives.
On reducing marine pollution, the Ellen MacArthur Foundation, with the support of the GEF, announced a New Plastics Economy initiative to re-think and re-design plastic packaging and replace plastics with sustainable materials. The GEF and the UN Environment Programme (UNEP) announced US$2 million to support the Trash Free Seas Alliance, which aims to prevent plastic from leaking into oceans. GEF and UNEP also announced a project to address nitrogen pollution in lakes and oceans. Several countries announced bans on the production and use of plastic bags. [US State Department Press Releases] [Our Ocean Press Releases] [US State Department Press Release on Commitments] [GEF Press Release] [WCS Press Release] [Event Website] [FAO Press Release on Agreement] [FAO Press Release on Director-General’s Comments]

read more: http://climate-l.iisd.org/news/2016-our-ocean-conference-generates-136-initiatives-on-oceans-with-us5-24-billion-in-support/

Posted by: Hendra Siry | 19 September, 2016

Global Ethics and Climate Change Learning Guide

If 9781474403993you are teaching or studying the ethics of climate politics, you can download a just released publication from Edinburgh University Press the Global Ethics and Climate Change Learning Guide, a companion to Global Ethics and Climate Change (Edinburgh University Press, 2016). The learning guide can be freely downloaded at the following web address:


http://edinburghuniversitypress.com/media/resources/Global_Ethics_and_Climate_Change_2nd_Edition_-_Learning_Guide.pdf
The learning guide is completely free and does not require any kind of registration, password, etc. For those who choose to purchase the companion book, Global Ethics and Climate Change, note that the publisher will pay all royalties directly to charity (Oxfam).

The University of Twente’s Department of Governance and Technology for Sustainability is pleased to announce that registration is now open for the short course ‘Formulating Project Proposals for Climate Resilient Development: Designing Green Climate Fund (GCF) Projects’

Dates: 16 weeks online (23 February-to 9 June 2017); 2 weeks residential in the Netherlands (12 to 23 June 2017)

The aim of the course is to develop participants’ skills in preparing proposals in the fields of clean energy access, environment and climate change so that they can mobilise climate finance, particularly from the Green Climate Fund, and catalyse clean energy deployment in developing countries.

Participants from backgrounds related to energy, environment and climate change will be admitted, such as: staff from National Designated Authorities (NDAs), staff from Accredited Entities or those seeking accreditation, entrepreneurs, consultants, project developers, government officials, policy advisors, and staff of utility companies and NGOs.

Read More…

Posted by: Hendra Siry | 18 September, 2016

Tentang CTI CFF 

1. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) merupakan prakarsa enam Kepala Negara untuk meningkatkan kerjasama multilateral antar enam (6) negara meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nuigini, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon (CT6) dalam pengelolaan kawasan dan sumber daya alam secara berkelanjutan di dalam kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle area) yang pusat kehidupan dan keanekaragaman kelautan dunia. 

2. Tujuan CTI CFF meliputi :
a. Ditetapkannya beberapa kawasan prioritas “bentang laut” (seascape) yang dikelola efektif (Designate and manage seascapes/large-scale geographies that are prioritised for investments and action, where best practices are demonstrated and expanded).

b. Diterapkannya “pendekatan ekosistem” pada pengelolaan perikanan dan sumber daya laut lainnya (Apply an ecosystem approach to management of fisheries and other marine resources):

c. Penetapan beberapa Kawasan Konservasi Laut dan dikelola secara efektif (Establish and to manage Marine Protected Areas (MPAs), including ccommunity-base resource utilization and management);

d. Tersusunnya tata cara dan metode penanganan adaptasi terhadap perubahan iklim (Achieve climate change adaptation measures for marine and coastal resources);

e. Tercapainya perbaikan status dan kondisi berbagai spesies yang terancam punah di laut (Improve the status of threatened species).

3. Kontribusi utama Indonesia dalam CTI CFF adalah fasilitasi pembentukan Sekretariat Regional (ratifikasi Perjanjian Pendirian, Sekretariat Regional Interim dan perjanjian fasilitas Indonesia selaku Host Country), pembangunan Gedung Regional Sekretariat di Manado, pemilihan Direktur Eksekutif, fasilitasi dan penyelenggaraan berbagai pertemuan startegis regional..  

4. CTI-CFF adalah wahana untuk meningkatkan profil diplomasi Indonesia di bidang konservasi sumber daya laut sebagai bentuk multi-layer diplomacy, yang relatif belum tersentuh. CTI-CFF memberikan peluang berinteraksi dan saling melengkapi serta mendukung mekanisme kebijakan luar negeri bilateral dengan negara-negara anggotanya khususnya di bidang kelautan.

5. CTI-CFF di bawah kepemimpinan Indonesia dapat menjadi forum yang efektif dalam memperkuat upaya pembenahan pengelolaan sumber daya laut. Berbagai upaya KKP saat ini seperti pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, pelarangan penggunaan alat dan cara tangkap ikan yang merusak ekosistem, penegakan peraturan zonasi dan tata ruang kawasan konservasi laut yang tegas dan perlindungan terhadap spesies laut yang terancam punah dapat direplikasi ke skala regional melalui CTI-CFF. Replikasi tersebut sejalan dengan Goals CTI-CFF, terutama Ecosystem Approach to Management of Fisheries Fully Applied, Marine Protected Areas Established and Effectively Managed dan Threatened Species Status Improved.

6. Sebagai penggagas CTI-CFF, Indonesia dapat lebih berperan untuk menentukan arahan masa depan organisasi yang dapat disesuaikan dengan kepentingan nasional serta disinergikan dengan kebijakan Indonesia di kawasan. Kepemimpinan dan peran strategis Indonesia dalam CTI CFF sangat sejalan dengan visi KKP yang mengandung tiga (3) esensi utama yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity) dan misi KKP untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan. 

7. Indonesia dapat mengambil berbagai manfaat sebagai berikut :

a. Anggota CI-CFF yang meliputi negara-negara Kawasan Pasifik yang memiliki cadangan sumber daya laut yang besar, dan CTI dapat menjadi sarana tambahan yang melengkapi upaya untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

b. Indonesia dapat mengembangkan kapasitas konservasi sumber daya laut, perlindungan dan pelestarian sumber-sumber perikanan yang bermigrasi secara lintas batas negara 

c. Keanggotaan Indonesia dalam CTI-CFF dapat mendukung upaya diplomasi Indonesia di dalam organisasi regional yang bergerak dibidang sumber daya laut seperti Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2007, Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2007 dan Western-Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) dimana Indonesia telah menjadi “cooperating non-member” dan sedang dalam proses menjadi anggota penuh;

d. Terangkatnya profil dan reputasi Indonesia di dunia internasional sebagai tuan rumah dari sekretariat sebuah kerjasama regional;

e. Dampak positif dari segi pembangunan ekonomi lokal dapat diharapkan sejalan dengan didirikan dan beroperasinya sebuah organisasi regional bagi Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara.

8. Inisiatif dan keikutsertaan Indonesia dalam CTI-CFF merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mentaati (“comply with”) dengan berbagai ketentuan internasional baik berupa perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun international guidelines meliputi :
a. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (1982 UNCLOS)

b. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea on 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995 

c. Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995

d. United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) 1992

e. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) 1992 dan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 1997

f. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1973

9. Melalui CTI CFF, Indonesia bisa menerapkan pendekatan ekosistem dan pengelolaan bersama untuk perikanan yang berkelanjutan dan penguatan jejaring Coral Triangle Marine Protected Area (CTMPA) untuk melindungi ikan tuna, ikan karang dan ikan ekonomis penting lainnya pada masa/proses pemijahan di kawasan daerah perlindungan laut (marine protected area/MPA). Indonesia bisa melakukan kolaborasi dan kerja sama yang berkelanjutan untuk mencegah kegiatan IUU Fishing lintas batas/negara dan kegiatan perdagangan ikan karang hidup illegal.  

10. Indonesia bisa mengedepankan pentingnya penyusunan kerangka kebijakan regional untuk dapat dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat pada perdagangan ikan karang hidup, termasuk eksportir dan importer seperti pengembangkan Cyanide Detection Test (CDT) yang akurat, pembentukan fasilitas laboratorium pada titik-titik pengumpulan ikan karang utama, pembentukan sistem monitoring dan pengumpulan data regional yang dapat memberikan data yang bermanfaat, akurat dan tepat, pelarangan atau pembatasan perdagangan, khususnya bagi spesies ikan karang yang sudah hampir punah seperti Napoleon wrasse (Cheilinus undulates).

11. Indonesia bisa mengambil peran strategis wadah yang dibangun CTI CFF yaitu Live Reef Fish Food Trade Inter-Governmental Forum (LRFFT). Upaya reformasi dan diplomasi perikanan Indonesia khususnya untuk perdagangan ikan karang hidup bisa difasilitasi melalui wadah ini dengan mendorong penguatan dalam negeri dan sinergi dengan negara-negara CTI dan Asia Tenggara yang menjadi pemasok sekaligus ekportir utama ikan karang hidup khususnya untuk dua tempat tujuan ekspor utama, China, Hong Kong dan Taiwan.  

12. Hingga saat ini telah terbentuk 9 (Sembilan) Kelompok Kerja yang masing-masing menangani Kawasan Perlindungan Laut, Bentang Laut, Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem, Adaptasi Perubahan Iklim, Spesies Laut Terancam Punah, Mekanisme Koordinasi, Sumberdaya Keuangan dan Monitoring dan Evaluasi. Kelompok Kerja tersebut telah menghasilkan berbagai produk berupa sistem, panduan dan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan metode yang tepat, memiliki ukuran yang disepakati bersama dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Posted by: Hendra Siry | 10 September, 2016

Blue Carbon Webinar

Webinar: Introduction to the Blue Carbon Calculator, a simple tool for greenhouse gas (GHG) emission accounting for ecosystem restoration projects

WHEN: Wednesday, October 12, 2016, 2pm – 3pm EST

REGISTER online at https://attendee.gotowebinar.com/register/1791643579190545924

The Blue Carbon Calculator estimates fluxes in GHG emissions from changes in coastal, riverine, and inland wetland ecosystems. The Calculator is an easy-to-use spreadsheet intended to help restoration practitioners and other users incorporate GHG considerations into the process of selecting and prioritizing future aquatic ecosystem restoration projects.

This webinar will cover:

  • Coastal restoration and ecosystem services quantification
  • Climate change action planning and the role of blue carbon and coastal restoration in climate change adaption and mitigation
  • What is the Blue Carbon Calculator and how does it work
  • Blue carbon policy implications and next steps

Speakers include:

Tim Purinton is the Director of the Massachusetts Department of Fish and Game’s Division of Ecological Restoration (DER). DER was created in 2009 to meet the need for a statewide, ecological-based restoration program.

Nick Wildman is a Restoration Specialist for the Mass Division of Ecological Restoration. Nick is a project manager on eight restoration projects and leads the Division’s research on economic impacts of ecological restoration.

 

This free webinar is brought to you by Restore America’s Estuaries “Blue Carbon in Practice” webinar series, with funding support from NOAA’s Office of Habitat Conservation.

New to blue carbon? Check out our archived webinars to learn more about this new and evolving ecosystem service – www.estuaries.org/bluecarbon-webinars.

Background Information:

Coastal wetlands are on the forefront of climate change impacts, susceptible to sea level rise and stress from direct human activity, with potential impacts on carbon sequestration as well as other critical ecosystem services. Robust approaches to accounting for the greenhouse gas (GHG) emissions or removals associated with human activities (including wetlands ecosystem restoration and climate change response actions) are currently under development. As GHG accounting approaches improve, more effective policies for coastal carbon management – also known as “blue carbon” – can be established.

If planned correctly, efforts to restore coastal and riverine ecosystems can reduce GHG emissions as well as improve other ecosystem service benefits that increase resiliency to changes in rainfall, sea level rise, and other climate change impacts (Crooks et al. 2014). It is important to keep in mind that changes to GHG emissions are only one of a suite of ecosystem services which result when degraded ecosystems are improved, enhanced, or restored. Creation of new freshwater wetlands for example, if converted from uplands can result, in an increase in methane production. However, the restoration of freshwater wetlands is important for many reasons including water filtration, stormwater storage, and habitat improvement. And, as sea levels rise, freshwater wetlands are increasingly important along the Massachusetts coast as migration areas for salt marshes as sea level rises. The intent of this analysis is to develop a better understanding of one important ecosystem service, not prioritize all restoration efforts around GHG emissions impacts.

The Commonwealth of Massachusetts is taking a leadership role as one of the first states to invest in tools specific to the evaluation of fluxes in GHG emissions associated with the management of coastal, riverine, and inland wetlands. The Massachusetts Division of Ecological Restoration (MassDER) in the Department of Fish and Game has implemented over 100 aquatic ecosystem restoration projects, restoring 1,582 acres of coastal and near coastal wetlands and removing 40 dams, restoring aquatic system connectivity and ecological processes (Commonwealth of Massachusetts 2015).

For purpose of this presentation, “Aquatic Ecosystem Restoration Projects” include freshwater and saltwater wetland and river restoration efforts. Not included in the analyses are certain types of freshwater restoration such as vernal pool, lake and pond enhancement efforts or near-shore restoration such as eel grass or shellfish, although these restoration project types may be added later as the Calculator is revised. The goal of this presentation is to describe an initial methodology and Blue Carbon Calculator for estimation of fluxes in GHG emissions from coastal, riverine, and inland wetland ecosystems in Massachusetts. The Calculator is an easy-to-use spreadsheet intended to help MassDER and other users incorporate GHG considerations into the process of selecting and prioritizing future aquatic ecosystem restoration projects.

For more information, please contact ”

Stefanie Simpson

Blue Carbon Program Coordinator

Restore America’s Estuaries

703-524-0248 ext 6

ssimpson@estuaries.org

www.estuaries.org/bluecarbon

 

Older Posts »

Categories