Hendra Yusran Siry

Design for sustainable fisheries—modeling fishery economics

Hendra Siry — Tue, 08 Nov 2011 13:20:42 +0000

September 2011 | Sheila Bonini, Nakul Saran, Lothar Stein

The new McKinsey report, Design for sustainable fisheries, explores the best means of establishing sustainable fisheries around the world, based on a clear understanding of the options and their biological and economic implications.

Fisheries provide employment for 180 million people worldwide and represent a significant percentage of the animal protein consumed globally, particularly in developing countries. Fish and fishery products are one of the most widely traded agricultural commodities with exports worth more than $85 billion in 2008.

Downloads

»

Executive summary (PDF–228 KB)
»

Full report (PDF–963 KB)

But marine fisheries today are under pressure. While fisheries in some developed countries are recovering, overfishing has impoverished the state of the marine ecosystem globally. According to Food and Agriculture Organization (FAO) data, 30 percent of fish stocks are currently considered overexploited, with another 50 percent considered fully exploited. In addition to being both a biological and a food-supply tragedy, the erosion and subsequent collapse of fisheries pose an immediate economic threat to fishers and others whose livelihoods depend on fishing. This threat extends beyond fishers to all participants along the value chain whose economic activity represents an estimated $500 billion per year. There have been a number of studies highlighting the fact that the economic contribution from the world’s marine fisheries is significantly smaller than it could be if fisheries were managed to their maximum sustainable yields. The World Bank estimates annual lost revenues to be $51 billion per year; other estimates range from $46–$90 billion per year. Establishing biologically and economically sustainable fisheries is clearly desirable and necessary.

However, achieving sustainable fishing practices is not a straightforward task as there are significant challenges that ultimately inhibit their realization, especially in making the transition to sustainability, as reducing catches and introducing new fishing practices to allow fish stock to recover are often necessary—which generally mean hardship for some stakeholders, albeit temporary.

That said, only a limited amount of research has been done to explore the challenges of a transition to sustainable fisheries in detail, particularly regarding the economic implications for the different players along the value chain. While there has been extensive biological modeling, there has been little work that focuses on the biological implications of a transition to sustainability and adds the economic modeling of different players in the value chain, enabling the exploration of scenarios that are realistic both biologically and economically. This report helps fill these gaps, presenting a methodology for identifying and evaluating pathways to sustainable fisheries.

The methodology is demonstrated by exploring the biological and economic impact of different pathways to sustainability for three different fisheries: East Atlantic bluefin tuna, Gulf of Mexico red snapper, and tropical grouper—each of which are either in imminent danger of collapse, or face significant challenges to achieving sustainability. This methodology could also be beneficial for understanding the economic value and sustainability of other fisheries.

The intention of this report is to engage all stakeholders in discussions that explore the best means of establishing sustainable fisheries around the world, based on a clear understanding of the options and their biological and economic implications.

Source: http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Sustainability/Latest_thinking/Design_for_sustainable_fisheries.aspx

Indonesia – Korea Garap Industrialisasi Perikanan

Hendra Siry — Tue, 08 Nov 2011 12:52:45 +0000

JAKARTA – Setelah vakum beberapa tahun, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan sektor perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan kerja sama difokuskan pada program industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan Indonesia. “Dengan industrialisasi, ekspor nasional tidak hanya produk mentah, dan kita bisa mendapat added caine,” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kerja sama sektor perikanan dengan Korea Selatan, kata Cicip, sebetulnya sudah pernah dilakukan, dan berakhir pada 2007. Dalam skema kerja sama baru, pemerintah Korea Selatan diharapkan membawa investor. “Dalam waktu cepat direalisasi, dan tim kecil kami segera berembuk dengan mereka.” ujarnya.

Selain soal pengembangan industri, Kementerian Kelautan menggandeng Korea Selatan untuk mendirikan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional di Karawang, Jawa Barat. Lembaga pendidikan internasional ini akan berdiri di lahan seluas 65 hektare dan menelan anggaran patungan sebesar Rp 300 miliar

Sementara itu, dua perusahaan negara di bidang perikanan, PT Perikanan Nusantara dan Perum Prasarana Pelabuhan Perikanan, menginvestasikan dana . senilai Rp 400 miliar untuk meningkatkan fasilitas perikanan. Perikanan Nusantara membangun skuadron kapal penangkap ikan senilai Rp 300 miliar yang akan ditempatkan di Sorong, Ambon, dan Bitung, masing-masing 6 unit. Sedangkan Perum Prasarana Pelabuhan Perikanan membelanjakan dana Rp 100 miliar untuk memperbaiki dok khusus kapal nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara, wuuwkyuuom

Sumber : Koran Tempo 7 November 2011 Hal B4

Ekspor Ikan Tak Terimbas Krisis AS

Hendra Siry — Tue, 08 Nov 2011 12:47:07 +0000

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) masih menjadi pasar ekspor ikan Indonesia terbesar kendati negeri Paman Sam tengah dilanda krisis

Hingga Agustus2011 realisasi ekspor ikan Indonesia ke AS mencapai 30% dan total ekspor ikan sebesar USD2.2 miliar (per Agustus 2011). Pemerintah menargetkan nilai ekspor nasional penkanan mencapai USD3.2 miliar hingga akhir tahun. “Komor 1 ekspor kita masih tetap Amerika. Tahun lalu ekspor ikan kita ke Amerika mencapai USD890juta atau 30% dari total ekspor USD2.9 miliar,” ujar Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementenan Kelautan dan Perikanan Victor Nikijuluwdi Jakarta kemarin.

Sementara, Eropa yang terdiri dari 27 negara saat ini juga masih tetap menduduki posisi kedua terbesar ekspor yakni sebesar 20% dan total ekspor ikan. “Kalausecara individual, pasar ekspor ikan terbesar kita di Eropa ya Jerman, “tukasnya. (inda susanti)

Sumber : Harian Seputar Indonesia 7 November 2011 Hal 18

Pemerintah dorong Kualitas Nelayan

Hendra Siry — Tue, 08 Nov 2011 11:10:24 +0000

JAKARTA Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan pemerintah mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas nelayan dalam menghadapi industrialisasi sektor perikanan.

“Industrialisasi perikanan menjadi sebuah keharusan agar produk perikanan memberikan nilai tambah, devisa negara meningkat dan nelayan semakin sejahtera,” katanya saat menyerahkan sapi kurban kepada nelayan di lokasi bekas kebakaran yang terjadi pada pertengahan September 2011 di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan hewan kurban dari KKP berupa empat ekor sapi kepada nelayan merupakan bentuk kepedulian kementerian kepada masyarakat.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap komunitas ini terjawab dengan diterbitkannya Keppres No.10/2011 yang ditujukan khusus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai nakhodanya dan melibatkan 11 kementerian lain, ibjsn/s/sep)

Sumber : Bisnis Indonesia 7 November 2011 Hal I2

Ekspor Perikanan ke AS Sumbang 30 Persen

Hendra Siry — Mon, 07 Nov 2011 12:42:04 +0000

Jakarta I Jumal Nasional,
Meski perekonomian Amerika Serikat (AS) tengah melesu, namun nilai ekspor perikanan Indonesia ke AS menyumbang 30 persen atau USS660 juta dari target ekspor yang dicapai hingga Agustus 2011 sebesar US$2,2 miliar.

Sebelumnya, hingga akhir 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan ekspor mencapai USS3.2 triliun.

“Walau mengalami krisis. AS masih menjadi pembeli nomor satu produk perikanan Indonesia. Ini merupakan sinyal baik, karena dapat mendorong industrialisasi di mana pabrik-pabrik pengolahan bisa berkembang,” kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Hasil Pemasaran KKP, Victor Nikiju-luw, akhir pekan lalu di Jakarta.

Dia mengemukakan selama ini produk ekspor utama terbesar ke AS adalah tuna dan daging kepiting kalengan (crab meal).

Permintaan produk daging kepiting kalengan sendiri dinilai berkembang pesat di mana pangsa pasar pada tahun lalu mencapai 20 persen atau USS 580 juta dari total nilai ekspor US$2,9 miliar ke 27 negara Eropa.

Dengan adan3 permintaan yang cukup besar disertai faktor eksternal lainnya turut mendorong industri pengolahan lokal juga kebanjiran pesanan. Dimisalkan bisnis kepi-ting ukuran sangat besar (kina erah) yang berasal dari Kanada dan Norwegia dan biasa diolah di China kini mulai melirik m-dustrl pengolahan di Indone sia. Hal ini akibat adanya kenaikan biaya produksi di China.

“Indonesia punya nilai jual, sehingga kami sudah mengizinkan perusahaan lokal untuk mengambil daging dari Kanada dan Norwegia, lalu dikalengkan di sini. Sekarang, sudah ada empat perusahaan lokal pengolah dan pengekspor daging kepiting di antaranya, tiga di Surabaya dan satu di Jakarta,” kata Victor.

Selain itu, upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor perikanan ke Timur Tengah dan Afrika, potensinya juga semakin terbuka lebar terutama untuk produk ikan kalengan.

Menurut Victor selama ini ekspor ikan kalengan ke dua wilayah tersebut didominasi Thailand dan Maroko. Namun, karena faktor upah buruh yang naik di Thailand dan konflik internal Maroko jadi berimbas positif bagi industri pengolahan di Tanah Air.

“Saat ini, ekspor ikan sar-den kalengan (canned sar Jen) ke wilayah Timur Tengah dan sedang naik. Di Afrika sendiri sedang ada tren masyarakatnya mengonsumsi ikan sarden kalengan, ini juga mungkin karena kondisi perekonomian di sana yang mulai membaik,” ujarnya. ( listya Pratiwi )

Sumber : Jurnal Nasional 7 November 2011 Hal 15

BUMN Siapkan Skuadron Kapal Penangkap Ikan

Hendra Siry — Sun, 06 Nov 2011 13:03:26 +0000

JAKARTA – Pemerintah berupaya menepati janji untuk mempercepat pengembangan potensi badan usaha milik negara (BUMN). Kali ini, Kementerian BUMN siap membesarkan BUMNBUMN kecil yang sebenarnya memiliki potensi besar. Salah satunya adalah PT Perikanan Nusantara.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, pihaknya sedang mengeksplorasi potensi besar sektor perikanan melalui PT Perikanan Nusantara. “BUMN ini akan membentuk skuadron-skuadron kapal penangkap ikan,” ujarnya di Kantor Kementerian BUMN kemarin (4/11).

Menurut Dahlan, dirinya meminjam istilah skuadron untuk menggambarkan armada 16 kapal penangkap ikan yang segera dibeli oleh PT Perikanan Nusantara. Kapal-kapal itu akan ditempatkan di tiga lokasi, yakni Sorong, Ambon, dan Bitung. Target produksi yang dibebankan terhadap 18 kapal penangkap ikan tersebut sebesar 1.000 ton ikan per tahun. “Itu masih kecil. Tapi, untuk tahap awal sudah sangat bagus, tinggaldiperbesar,” katanya.

Menurut Dahlan, BUMN perikanan itu juga akan memulai program Go West. Artinya, PT Perikanan Nusantara yang banyak beroperasi di wilayah Indonesia Timur akan memasok ikan hasil tangkapannya ke wilayah Indonesia Barat “Khususnya Jawa,” ucapnya.

Bagaimana kebutuhan modal? Dahlan mengatakan bahwa PT Perikanan Nusantara memang pernah termasuk BUMN rugi. Namun, sekarang kinerjanya, sudah membaik. “Untukpenga-daan kapal, butuh Rp 300 miliar. Itu kami hitung bankable (memenuhi syarat mendapatkan kredifbank),” ujarnya.

BUMN lain yang akan dibesarkan adalah Perum Prasarana Pelabuhan Perikanan. Dahlan mengatakan, saat ini, BUMN tersebut sedang menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk investasi. Salah satunya pembangunan dok kapal nelayan di Muara Baru, Jakarta. “Mereka (direksi) jitu membidik bisnis yang prospektif, yakni melayani perbaikan kapal nelayan,* katanya. (owi/c6/fat)

Sumber : Indopos 5 November 2011 Hal J05

Berantas Illegal Fishing Kelola Potensi Laut

Hendra Siry — Sat, 05 Nov 2011 12:55:11 +0000

Mnteri Cicip Gandeng Amerika

UNTUK meningkatkan produksi perikanan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (K.KP) melanjutkan kerja samanya dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, pemerintah akan melanjutkan kerja sama yang sudah berjalan seperti joint,committee mengenai National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) atau Lembaga Samudera dan Atmosfir AS.

Menurut menteri asal Partai Golkar itu. kerja sama dengan AS akan diselaraskan dengan berbagai program kementerian terutama masalah sains dan ekonomi.

Selain itu. Cicip mengatakan, pihaknya akan bekerja samadengan lembaga USAID (United Siuus Agent i for International Development) mengenai perubahan ikilm dan ketahanan pangan.

Menurutnya, dukungan dan kerja sama AS juga dibutuhkan dalam upaya penanggulangan pemberantasan illegal fishing dan penerapan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan di Indonesia

Kementeriannya juga kerja sama dalam hal pemberdayaan nelayan skala kecil untuk memenuhi standar kualitas produk perikanan yang telah ditetapkan Negeri Super Power itu.

Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Alan Marciel mengatakan, Indonesia merupakan negara yang sangat penting, khususnya dalam hal produksi perikanan.

Menurut Marciel, pemerintah-Amerika akan memberikan dukungan kuat terhadap program Coral Triangle Initiative (CTI) yang dinilai bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Untuk diketahui, kerja sama Indonesia-AS diawali pada 2003 melalui Program Mitra Bahari dan diperkuat dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) tentang Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Aplikasi di bidang kelautan dan perikanan pada 2007.

Sebelumnya, melalui kerja sama dengan NOAA, Indonesia-AS mengadakan eksplorasi bersama yang telah dilakukan di kawasan perairan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, pada pertengahan 201 () DIT/CR-6

Sumber : Rakyat Merdeka 5 November 2011 Hal 16

Revitalising Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy

Hendra Siry — Fri, 28 Oct 2011 06:16:58 +0000

The proposed ‘Revitalising Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy’ program aims to enable Indonesian policy-makers to make contestable, evidence-informed decisions on how best to spend national budgetary resources in ways that help the poor. It will support the domestic supply of knowledge products to inform policy, as well as the ability of decision makers to use those products to inform their policy choices.

Design document

Revitalizing Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy—Design Document [PDF 1.2mb]
Revitalizing Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy—Design Document [Word 900kb]

Diagnostics documents

Diagnostics commissioned for Revitalising Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy [PDF 89kb]
Diagnostics commissioned for Revitalising Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy [Word 35kb]

Economic Factors Underpinning Constraints in Indonesia’s Knowledge Sector [PDF 342kb]
Economic Factors Underpinning Constraints in Indonesia’s Knowledge Sector [Word 684kb]

Study of the role of Indonesian Government research units (‘Balitbang’) in bridging research and development policy [PDF 401kb]
Study of the role of Indonesian Government research units (‘Balitbang’) in bridging research and development policy [Word 279kb]

In search of an identity for the DRN [PDF 373kb]
In search of an identity for the DRN [Word 216kb]

Study of the role of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in bridging between research and development policy [PDF 605kb]
Study of the role of the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in bridging between research and development policy [Word 1.2mb]

Diagnostic on evidence-based public policy formulation under decentralisation [PDF 354kb]
Diagnostic on evidence-based public policy formulation under decentralisation [Word 375kb]

Study of knowledge needs and supply constraints for gender research in Indonesia’s knowledge sector [PDF 842kb]
Study of knowledge needs and supply constraints for gender research in Indonesia’s knowledge sector [Word 1.6mb]

Overview of the Indonesian knowledge sector [PDF 777kb]
Overview of the Indonesian knowledge sector [Word 1.3mb]

Review of social science capacity building support to Indonesia’s knowledge sector [PDF 226kb]
Review of social science capacity building support to Indonesia’s knowledge sector [Word 352kb]

Comparative experiences of middle income countries [PDF 2mb]
Comparative experiences of middle income countries [Word 2.8mb]

The political economy of policy-making in Indonesia—Opportunities for improving the demand and use of knowledge [PDF 815kb]
The political economy of policy-making in Indonesia—Opportunities for improving the demand and use of knowledge [Word 2.2mb]

The SMERU Research Institute: History and lessons learned [PDF 344kb]
The SMERU Research Institute: History and lessons learned [Word 1mb]

Knowledge for policy: Regulatory obstacles to the growth of a knowledge market in Indonesia [PDF 580kb]
Knowledge for policy: Regulatory obstacles to the growth of a knowledge market in Indonesia [Word 542kb]

More information

Draft program design document and diagnostics for Revitalising Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy program

Governments Advance Protection of Coral Triangle – ‘Amazon of the Seas’

Hendra Siry — Fri, 28 Oct 2011 06:09:36 +0000

MANILA, PHILIPPINES – Environment and fisheries ministers from six Asia Pacific countries are meeting today to advance their collective agenda for protecting and managing the fragile Coral Triangle―one of the most diverse and threatened marine ecosystems in the world.

The Third Ministerial Meeting of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security will endorse a plan to establish a permanent secretariat for the initiative in Indonesia.

“The establishment of a permanent secretariat is an important step towards ensuring the success of the initiative and for implementing the regional plan of action,” said Jon D. Lindborg, ADB Country Director for Indonesia. “Improved management of coastal and marine resources in the Coral Triangle is critical for ensuring food security, employment, sustainable economic development and increased regional cooperation.”

Dubbed the ‘Amazon of the Seas’, the Coral Triangle covers a vast area of ocean, encompassing all or part of the six member countries of the initiative. It has 76% of all known coral species and its resources provide daily sustenance and employment for over 120 million people. However harmful fishing practices and climate change are threatening the future of this global epicenter of marine biodiversity.

The Coral Triangle Initiative was started in 2007 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Papua New Guinea, Timor-Leste and the Solomon Islands. The Asian Development Bank (ADB), which is a strong supporter of the program, is holding discussions with the ministers and other partners on how to strengthen its impact and effectiveness.

ADB also launched three new knowledge products yesterday, including a 272-page book titled, ‘The Coral Triangle’ which visually showcases the region’s remarkable marine and coastal resources. Published by ADB and the World Wide Fund for Nature (WWF), the book documents an 18-month expedition by award-winning photographer Jürgen Freund and Stella-Chiu Freund.

The other products announced at the event include action plans for the Sulu-Suawesi Marine Ecoregion―one of the priority areas of the initiative―and the establishment of a new online portal www.coraltriangleinitiative.net to serve as a knowledge hub for learning and information exchange amongst stakeholders.

ADB has worked alongside the Global Environment Facility and other partners, including the governments of Australia and the United States of America, and international environmental NGOs such as Conservation International, The Nature Conservancy, and WWF, to mobilize financial support for the Coral Triangle Initiative. To date, ADB and Coral Triangle countries have been working together to develop five new projects with total funding of about $230 million.

Source: http://beta.adb.org/news/governments-advance-protection-coral-triangle-amazon-seas

Subjects: Agriculture and natural resources; Environment; Regional cooperation and integration

Ini Tugas Baru Fadel dari Ical

Hendra Siry — Wed, 26 Oct 2011 16:39:31 +0000

DHONI SETIAWAN

Fadel Muhammad.

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah dicopot sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad kini mempunyai tugas baru. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat memberikan kata sambutan dalam acara Rapimnas Golkar di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

“Saya tugaskan pada Saudara Fadel sebuah tanggung jawab mahabesar, yaitu kuningkan Indonesia Timur, rebut lebih banyak lagi suara di Timur Indonesia sehingga langkah Partai Golkar lebih mantap menuju pertaruhan pada 2014 nanti,” kata Aburizal.

Aburizal yang biasa dipanggil Ical ini menuturkan, diberikannya tugas tersebut, karena Fadel merupakan sosok yang memiliki integritas yang baik dalam mengemban tugas-tugasnya. Karena itu, menurut Ical, saat ini penghargaan tinggi sangat pantas disematkan kepada mantan Gubernur Gorontalo tersebut.

“Karena selain sosok yang capable, beliau merupakan sosok yang gesit, produktif, dan sangat loyal kepada Partai Golkar selama ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ical mengharapkan agar Fadel tidak terlalu berkecil hati terkait pencopotan dirinya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II beberapa waktu lalu. Menurut Ical, walaupun masa tugasnya singkat, Fadel telah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dengan cukup baik.

“Beliau adalah sosok Gubernur Gorontalo yang berhasil dan dicintai rakyatnya. Dan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dia telah berhasil mengawali beberapa gebrakan kebijakan yang sangat penting. Jadi penghargaan setinggi-tingginya patut diberikan kepada Beliau,” kata Ical.