Posted by: Hendra Siry | 13 March, 2008

Kebijakan Pajak Fiskal Luar Negeri

Saya postingkan beberapa peraturan tentang pajak penghasilan perorangan yang akan bertolak ke luar negeri atau lebih dikenal sebagai fiskal luar negeri. Menurut saya kebijakan ini seharusnya dihapus karena sangat kontra produktif dan bukan merupakan objek pajak yang merangsang “bersama anda membangun bangsa”. Asumsi pengenaan pajak penghasilan perorangan yang akan bertolak ke luar negeri menurut saya salah kaprah. Karena tidak semua orang yang ke luar negeri akan menghasilkan bisa saja menghabiskan penghasilan seperti keperluan pengobatan dan studi.

PPIA dalam butir rumusan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia 2007  juga sudah menggaris bawahi agar fiskal luar negeri tidak dikenakan bagi pelajar yang akan melanjutkan studi.

Karena kebijakan kontra-produktif ini masih berlaku berikut beberapa tips untuk bepergian balik ke Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya, untuk pemegang paspor hijau tidak diperlukan lagi surat dari KBRI untuk mendapatkan bebas fiskal di bandara. Karena sudah otomatis apabila pindah alamat dan sudah terdaftar di KBRI, mahasiswa atau anggota keluarganya berhak mendapat jatah 4 kali pembebasan fiskal dalam setahun (lihat yang ditandai merah). Untuk pemegang paspor dinas (biru) memang hukumnya wajib dapat surat dari KBRI guna diajukan ke Direktorat Konsuler untuk mendapatkan cap Exit Permit. Kalau ada kekeliruan dengan yang saya sampaikan ini mohon dikoreksi.

Terima kasih.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR:KEP-37/PJ./2001

TENTANG
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MAHASISWA ATAU PELAJAR YANG AKAN BELAJAR DI LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur jenderal Pajak tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri (Fiskal Luar Negeri) terhadap Mahasiswa atau Pelajar yang akan belajar di luar negeri.

Mengingat :

1.     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tenlang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975):

3.     Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri:

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BER’I’OLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MAHASISWA ATAU PELAJAR YANG AKAN BELAJAR DI LUAR NEGERI.

Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, pengertian Mahasiswa atau Pelajar adalah:

a)     Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI);

b)     Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional;

c)      Mahasiswa atau pelajar yang belajar dengan biaya sendiri atau biaya perusahaan; yang belajar di luar negeri.

Pasal 2
(1) Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri (Fiskal Luar Negeri) dalam Keputusan ini adalah :

a)     Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI yang tugas belajar di luar negeri yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat tugas atau perjalanan dinas. Apabila yang bersangkutan membawa serta anggota keluarganya (isteri, anak dan lainnya) pengecualian tidak berlaku untuk anggota keluarga tersebut;

b)    Mahasiswa atau pelajar yang belajar ke luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. Apabila yang bersangkutan membawa serta anggota keluarganya (isteri, anak dan lainnya) pengecualian tidak berlaku untuk anggota keluarga tersebut.(2) Bagi anggota keluarga mahasiswa atau pelajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baik isteri, anak dan lainnya, yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri.

(3) Mahasiswa atau pelajar yang sedang melaksanakan cuti pulang ke Indonesia dan akan bertolak kembali ke tempat belajar di luar negeri diberikan pengecualian dari kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri hanya untuk 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) tahun takwim sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri.

Pasal 3
Mahasiswa atau pelajar yang belajar ke luar negeri dengan biaya sendiri atau perusahaan, pada saat pertama kali bertolak ke luar negeri atau ke tempat belajar di luar negeri tidak dikecualikan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri (FiskalLuarNegeri).

Pasal 4
Pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri maupun tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK
NIP. 060043114

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI
YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

    bahwa untuk lebih mendorong kegiatan ekonomi di wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA), dipandang perlu memberikan kemudahan perpajakan bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah kerjasama tersebut yang akan bertolak ke Australia melalui pelabuhan/tempat pemberangkatan dalam wilayah pertumbuhan dimaksud;bahwa anak-anak yang berumur 12 (dua belas) tahun kebawah belum termasuk usia produktif untuk memperoleh penghasilan, maka perlu dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan/Fiskal Luar Negeri pada saat bertolak ke luar negeri;

    bahwa untuk mendorong pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, maka perlu diberikan pengecualian pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi perorangan Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;

    bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menambah ketentuan tentang pembebasan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

    Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3736);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku bagi :

    Anggota Korps Diplomatik, Pegawai Perwakilan Negara Asing, staf dari Badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa, Tenaga Ahli dalam rangka kerjasama teknik, dan Staf dari Badan/Organisasi Internasional yang mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, sepanjang mereka bukan Warga Negara Indonesia dan di samping jabatan resmi tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia;Anggota keluarga dan pembantu rumah tangga yang bukan Warga Negara Indonesia dari mereka yang tersebut pada angka 1;

    Pejabat Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan dilengkapi dengan surat tugas perjalanan ke luar negeri untuk setiap keberangkatan;

    Anggota keluarga dari mereka yang tersebut pada angka 3 dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri;

    Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mendapat tugas sebagai pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa atau dalam rangka latihan bersama dengan pasukan negara lain di luar negeri;

    Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas di bidang keamanan dan pelayanan pemerintahan di daerah perbatasan yang melaksanakan tugas dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dengan Negara yang berbatasan;

    Anggota misi kesenian, misi olahraga dan misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga atau Menteri Agama;

    Petugas Imigrasi yang melakukan tugas pemeriksaan keimigrasian di atas pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional atau kapal laut perusahaan pelayaran nasional;

    Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Agama dan petugas pelaksana pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada dana Ongkos Naik Haji;

    Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan belajar di luar negeri serta guru Indonesia dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa, pelajar atau guru yang diselenggarakan Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan dari Menteri terkait;

    Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dengan persetujuan Menteri Tenaga Kerja;

    Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di daerah perbatasan yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia dengan mempergunakan Pas Lintas Batas sesuai dengan perjanjian lintas batas dengan negara lain;

    Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Pulau Batam yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang di pulau yang bersangkutan, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi penghasilan atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya pada Kantor Pelayanan Pajak Batam;

    Orang asing yang berada di Indonesia dengan visa turis, visa transit, visa sosial budaya, visa kunjungan usaha dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

    Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 2 (dua) kali dalam masa 1 (satu) tahun takwim;

    Tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, sepanjang mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja;

    Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pemberi penghasilan;

    Mahasiswa atau pelajar asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari pimpinan sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;

    Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau lembaga resmi Pemerintah lainnya serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sepanjang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;

    Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Kabinet serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia;

    Orang asing yang berada di Indonesia dalam rangka melakukan tugas sebagai anggota misi keagamaan di bawah koordinasi Departemen Agama dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi Departemen Sosial;

    Orang asing yang karena sesuatu hal diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meninggalkan wilayah Indonesia;

    Awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran, dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan;

    Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan persetujuan Menteri Kesehatan;

    Orang pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional – ASEAN yang bertolak ke luar negeri dalam daerah kerjasama melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

    Orang pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia – Australia (AIDA), yang bertolak ke Australia melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerjasama kecuali Bali, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

    Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umurnya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun;

    Orang pribadi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 161

About these ads

Responses

  1. Kalau untuk orang tua yang sudah pensiun dan sudah tidak berpenghasilan, masih harus pula bayar fiskal luar negeri, padahal pergi nya dibayari sama anak-anaknya, bagaimana kebijakan ini?

  2. Saya bukan ahli pajak. Namun apa yang saya tangkap, kebijakan fiskal ini bisa dihitung sebagai pajak penghasilan yang nantinya diperhitungkan sehabis akhir tahun. Namun proses ini menurut saya tidak ramah pengguna. Kalau saya ditanya, bagusnya kebijakan fiskal ini dihapuskan saja. Rawan kebocoran dan kontra-produktif.

  3. Pak/Mas Hendra, punya salinan peraturan pajak fiskal luar negeri dalam bahasa inggris? saya sedang membutuhkan itu. Terimakasih banyak.

    nurma

  4. yang blum berumur 21 tahun gimana?

  5. Banyak Orang tua tua yg KTP seumur hidup dibayar cucu ke malaysia,untuk hadir kawinan cucu,malahkena Fiskal Pak Hendra Bagaimana !!!
    Menyedihkan Laskar tak berguna ! masih bayar fiskal Pak Darmin !!! sedih melody

    Wasalam
    AA Maparessa

  6. memang pemerintah tidak tau lagi harus cari tambahan pendapatan dari mana. sampai – sampai harus memberatkan rakyatnya lagi dengan biaya yang tak semestinya ada. pemerintah kita ini semakin zolim dan tak dapat dipercaya lagi.

  7. Pemerintah kita udah stress mau cari duit dari mana lagi, abis Sumber daya alam yang ada kagak mampu dikelola dengan benar kagak ada duit, kalaupun ada dipake buat anggota DPR yang bejat-bejat itu. Makenya ayo golput biar kagak nyesel pilih wakil rakyat yang tak tahu diri itu. Lebih terhormat lagi TRIO BOM BALI, yang dengan berani dan lantang kalo mereka benar pelaku dan bertanggungjawab.Kagak heran militan Islam sangat mengagungkan mereka. MAri saudara sekalian untuk berhati-hati memilih wakil kita nantinya.

  8. Saat ini ketentuan mengenai Fiskal Luar Negeri diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.53/PJ/2008.

  9. seharusnya pemerintah menghapus fiskal luar negri karena tidak semua WNI yang keluar negri seperti kemalaysia adalah pengusaha/punya penghasilan tetap, terkadang hanya panggilan keluarga seperti menghadiri jemputan perkawinan cucunya, anaknya ingin ketemu orang tuanya. menurut pendapat saya sebaiknya negara mencari jalan lain untuk income negara.

  10. fiskal..fiskal…bikin pusing yang mau ke luar negri aja! bagaimana kita bisa menjajah negara orang kalau orang indonesia dipersulit ke luar negri…bikin beban pikiran aja.

  11. benar benar kebijakan yang tidak populer sama sekali.Mungkin Dirjen pajak sudah kewalahan untuk mencari lahan baru yang bisa di KORUPSI.Kebijakan kok malah bikin warga negara jadi terbelakang,tak punya kebebasan untuk keluar negeri.lebih kretif dong.

  12. Saya warganegara Malaysia dan isteri saya seorang warganegara Indonesia. Setahun sekali saya membawa bapa mertua saya seorang pensiunan ke Malaysia untuk bersama anaknya. Pajak fiskal ini sangat menyusahkan saya dan tidak mempunyai asas yang logis keberadaannya.
    Menggalakkan travel dan bisnis adalah paling utama dan bila berhasil barulah pajak dikenakan, dalam bentuk yang lain. Tetapi bukan sebelum itu. Tidak logis menyekat perjalanan warganegara, yang sangat membebankan rakyat biasa dan Indonesia mempunyai undang-undang pajak yang tidak mesra kepada rakyat sendiri. Janganlah memandang orang yang keluar negara itu semuanya orang kaya. Dalam era globalisasi ini maskapai maskapai sedunia berusaha untuk membolehkan semua orang menaiki pesawat, manakala Indonesia melawan arus menyekat rakyatnya sendiri yang bercita-cita sejak lahir ke dunia untuk dapat menaiki pesawat, walaupun sekali. Atau memang RI hanya mau rakyatnya seperti anak anak kecil (jaman baheula) berteriak “minta duit! minta duit!” bila pesawat melinta di udara?

  13. Saya setuju dengan semua tanggapan dari teman – teman tentang peraturan baru Direktorat pajak. Apa ngak mikir yaa Bapak – Bapak Direktorat Pajak malu – malu in alias , nyoreng nama negara Indonesia sendiri di luar negri. Buat peraturan ya yg nyenengin Rakyat , gitu loo.

    Temen – temen disana yg bisa nolong in ke saya tlg inform ke saya: Bagaimana dengan saya yg baru menikah dengan warga Asing, Dalam minggu ini baru pulang Ke Indo untuk jumpa ama keluarga saya, dan belum punya kartu Indentitas dari negara luar. Dan dalam miggu ini saya mesti balik ke luar, truss apa saya mesti bayar pajak tuuu juga. Salam suri

  14. La Illa , wong saya sendiri aja, bisa ke LN , karena nika ama orang Luar, trus dlm minggu ini saya balik ke negri tuk silaturami ama orang tua dan keluarga saya. La suami saya kerja nya juga biasa – biasa aja,…lebih plus dikit la dari gaji di Indonesia. hehe Suri

  15. Pak Hendra, saya senang senang dan merasa terbantu dengan penjelasan bapak. Bapak punya salinan mengenai ini dalam bahasa Inggrisnya pak? boleh saya minta dikirimi? terimakasih atas bantuannya.

  16. Dari sudut pandang saya sebagai pendukung pemerintah
    “tidak semua komentar di atas benar, tolong di baca lagi peraturannya, temen2 bisa lihat di situs resmi DJP, ada benarnya juga, karna apa, kalo kita berobat aja harus ke LN, trs kedokteran kita bakal bobrok trs, kl mw liburan aja ke LN, apa udah semua objek di Indonesia ne kita kunjungi, saya yakin negara ini sedang menuju arah yg tepat, dan kita sebagai WNI harusnya mendukungnya, bukan malah nyalah2in gn, sebagai info aja, bagi yang mau b’obt k LN tapi punya rujukan dr RS Indonesia, tu bebas FLN + satu pendamping,
    kl ada pertanyaan saya bersedia menjawab, silahkan hubungi lewat email saya..
    terima kasih


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: